 | Up a level |
INFANDI, GERARD (2009) PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ANTARA KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN KABUPATEN SUPIORI. S2 thesis, UAJY.
SUSANTO, YOPIE (2015) DAMPAK KEDUDUKAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK KEDAMANGAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK. S2 thesis, UAJY.
Sila, Yakobus (2013) URGENSI MORALITAS APARAT PENEGAK HUKUM BAGI SUPERIORITAS HUKUM DALAM UPAYA MENCAPAI KEADILAN. S2 thesis, UAJY.
-, - (2018) SEMINAR NASIONAL KEADILAN SOSIAL (SENKAS#2) PENEGAKAN HUKUM TERPADU GERAKAN ANTI KORUPSI DEMI KEADILAN SOSIAL. In: Seminar Nasional Keadilan Sosial (SENKAS#2) Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Auditorium Kampus III. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
., BAMBANG (2016) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT. S2 thesis, UAJY.
., HARDYANTO (2014) JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. S2 thesis, UAJY.
., HARDYANTO (2014) JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-24.
ANGGREIYANI, FENNY (2015) POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEDOTAN PULSA. S2 thesis, UAJY.
API, HANDRIANUS AGUSTON (2019) POLITIK HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA JENIS. S2 thesis, UAJY.
ARUM, MATERNA AYU NOVITA SEKAR (2015) PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-29.
ARUM, MATERNA AYU NOVITA SEKAR (2015) PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman). S2 thesis, UAJY.
Afandi, Emilianus (2014) PENGARUH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP PERUBAHAN KONFIGURASI KEKUASAAN KEHAKIMAN. S2 thesis, UAJY.
Anggara, Cahya (2018) KEBIJAKAN HUKUM UNTUK MENGATASI MONEY POLITIC DI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KOTA YOGYAKARTA. S2 thesis, UAJY.
Anggara, Wilda Yuli (2024) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN SLEMAN PRA DAN PASCA DIBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
Apriadi, Heribertus (2015) KARAKTERISTIK FINAL AND BINDING PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KAITANNYA DENGAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEGISLASI YANG BAIK. S2 thesis, UAJY.
Arif, Samsul (2024) TELAAH POLITIK HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
BARJA, GUSTIA DARMA (2015) UPAYA PENYELESAIAN KONFLIKBATAS WILAYAH KABUPATENROKANBILJRPR0\1NSIRIAUDENGAN KABUPATEN LABUHAN DATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA. S2 thesis, UAJY.
BAYUBROTO, R. JATI (2009) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. S2 thesis, UAJY.
BENYAMIN NGAJI, QUIDO (2016) KEWENANGAN PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI.TAHUN 1945. . pp. 1-26.
BENYAMIN NGAJI, QUIDO (2016) KEWENANGAN PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI.TAHUN 1945. S2 thesis, UAJY.
BERKAT, BERKAT (2022) PROBLEMATIKA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA BAWASLU DAN SENTRA GAKKUMDU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN POLITIK UANG STUDI KASUS PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
BONSAPIA, SOFIA (2008) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA MENURUT OTONOMI KHUSUS PAPUA. S2 thesis, UAJY.
BORAMI, SALOMI (2011) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.
BO‟A, FAISALDUS YONAS (2017) KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S2 thesis, UAJY.
BUE, DIONISIUS TULI (2017) PERAN KEPALA ADAT DAN MASYARAKAT PENGEMBAN DALAM MELINDUNGI NILAI UPACARA REBA SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL. .. pp. 1-20.
BURDAM, JEMMY (2017) PERANAN DPRD KABUPATEN BIAK NUNFOR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERDA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG MIRAS DI KABUPATEN BIAK NUNFOR PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.
Bartama, Primus Adiodatus Abi (2018) Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial. S2 thesis, UAJY.
Baurch, Mody Gregorian (2013) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES LEGISLASI TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. S2 thesis, UAJY.
Bue, Dionisius Tuli (2017) PERAN KEPALA ADAT DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT PENGEMBAN DALAM MELINDUNGI NILAI UPACARA REBA SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL. S2 thesis, UAJY.
Christiani, Theresia Anita and Lisal, Rendhy Octovianus ANALISIS KEBIJAKAN MAKRO PRUDENTIAL BANK INDONESIA DAN MIKRO PRUDENTIAL OTORITAS JASA KEUANGAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN. [Research]
Christovery, Lexi (2013) REALISASI JAMINAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA/ TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG ‐ UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.
DOUW, TRI ANI (2018) PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BAIK (GOOD FINANCIAL GOVERNANCE) (STUDI KASUS DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016). S2 thesis, UAJY.
Darlinanto, Tomy (2014) PIDANA TAMBAHAN BERUPA KONSELING PERUBAHAN PERILAKU BAGI SUAMI SEBAGAI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ISTERI DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. S2 thesis, UAJY.
Dewi, Serafina Shinta (2014) PEMBENTUKAN NORMA HUKUM DAERAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, UAJY.
ELLA, GIGUSA (2019) POLITIK HUKUM PENYUSUNAN PERDA DIY NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
Endarsih, Sri Utami (2020) KAJIAN POLITIK HUKUM PENUNJUKAN KUASA PAJAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Endyani, Syafriel Hevitha (2022) NORMA HUKUM DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS BERSIFAT TERTUTUP UNTUK UMUM OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN BANTUL. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
FENIYATI, NOVI (2018) PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT CARA PANDANG KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLDA DIY. S2 thesis, UAJY.
FERNANDO, MARTIN (2016) POLITIK HUKUM PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT KEPADA SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN. S2 thesis, UAJY.
FERNANDO, YUDHA FEBRY (2018) PENGAKUAN LEMBANG SEBAGAI DESA ADAT DI TANA TORAJA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA. S2 thesis, UAJY.
Ferianto, Damianus Diaz (2017) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU. S2 thesis, UAJY.
Freitas, Gastao Soares (2013) WEWENANG DIREKTORAT NASIONAL PENDAFTARAN TANAH DAN BANGUNAN DI TIMOR-LESTE (DIRECÇAO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADE E SERVIÇOS CADASTRAIS ) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. S2 thesis, UAJY.
Freitas, Sebastiao de Jesus (2014) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL). S2 thesis, UAJY.
HARIANJA, DANIEL (2015) POLITIK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. S2 thesis, UAJY.
HARYANTI, INDAH TRI (2015) KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. S2 thesis, UAJY.
Handoyo, Albertus Ismoko tri (2018) PERTIMBANGAN PENYIDIK DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERIAN ASSESSMENT TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA. S2 thesis, UAJY.
Hatidame, Andika Refo (2024) PRINSIP LEX SPECIALIS DAN LEX GENERALIS NORMA HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
Heluspa, Nira (2020) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT KODE ETIK KEDOKTERAN. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Hermawan, Eko (2019) KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT OLEH KORPS POLISI PERAIRAN DAN UDARA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. S2 thesis, UAJY.
Hermin, Bun (2023) KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI KABUPATEN BIMA-NTB. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Hirmawan, Dedik Yoga (2018) Pengaturan Sistem Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia. S2 thesis, UAJY.
Hutoro, Martinus Agus (2013) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI BERUPA AKTA KELAHIRAN. S1 thesis, UAJY.
Indarwati, Ch. Merry (2013) OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE). S2 thesis, UAJY.
Iswadi, Albertus (2022) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BEBAS DARI POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI DKI JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Iswadi, Albertus (2022) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BEBAS DARI POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI DKI JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
JAQUALIN, NOPRIAN (2016) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH. S1 thesis, UAJY.
JAWA, MARIA VERONIKA SEKKE (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL BOBOU DENGAN MUNCULNYA TOKO MODERN DI KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA. S2 thesis, UAJY.
JITMAU, SEFNAT (2010) TINJAUAN TERHADAP FUNGSI PELAYANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 (KAJIAN TERHADAP FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG INFRASTRUKTUR DI KOTA JAYAPURA DI ERA OTONOMI KHUSUS). S2 thesis, UAJY.
JUSSICA, ENGGAR (2019) PENYELIDIKAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU. S2 thesis, UAJY.
KADUS, YOHANES PAULUS ATARONA (2017) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, UAJY.
KELBULAN, JULIUS (2015) OBJEKTIVITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW. S2 thesis, UAJY.
KOSSAY, METHODIUS (2016) KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU MAHASISWA PAPUA DALAM MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, UAJY.
Kamalera, Daniel Surya S.T (2017) PERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH GUNA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). S2 thesis, UAJY.
Kemhay, Ichsan Fachri (2013) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA. S1 thesis, UAJY.
LAY, SYANNE CORNELIA AMALIA (2011) ASAS DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK TERHADAP SANKSI BAGI ORANGTUA KANDUNG YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAKNYA. S2 thesis, UAJY.
Lanjarudin, Karman (2016) Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. S2 thesis, UAJY.
Larantukan, Karolus Banda (2017) Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia. S2 thesis, UAJY.
Leao, Flaviano Moniz (2012) PENGARUH KEMERDEKAAN REPUBLICA DEMOCRATICA TIMOR LESTE TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.
Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe (2015) PENERAPAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN. S2 thesis, UAJY.
Lemos, Cipriano Martins (2021) HUBUNGAN KEKUASAAN PRESIDEN DENGAN PARLEMEN DI REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE MENURUT KONSTITUSI DAN PRAKTEKNYA DITINJAU DARI KAJIAN POLITIK HUKUM. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
MAMBUR, YOHANES FEBRIAN VIANNEY (2015) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTAMBANGAN DALAM HUBUNGAN DENGAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. S2 thesis, UAJY.
MARBUN, ARNITA ERNAULI (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAMPING DALAM PENDAMPINGAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. S2 thesis, UAJY.
MATULESSY, BARBALINA (2014) PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA KPU PROVINSI MALUKU SEBAGAI IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN AMBON Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. S2 thesis, UAJY.
MATULESSY, BARBALINA (2014) PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA KPU PROVINSI MALUKU SEBAGAI IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN AMBON Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p. 1-27.
MATURBONGS, MAGDALENA (2008) PEMBAGIAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA. S2 thesis, UAJY.
MOMAO, NORCE HORLIN MAK (2019) PENERAPAN SANKSI TERHADAP DELIK PERZINAHAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MAYBRAT DI KABUPATEN MAYBRAT. S2 thesis, UAJY.
Mahali, Ramli (2012) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKTERAN. S2 thesis, UAJY.
Maharani, Charity Ega (2017) TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Mardeli, Iis (2015) KEDUDUKAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-29.
Mardeli, Iis (2015) KEDUDUKAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.
Martins, Manuel (2013) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH OUTSOURCING DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, UAJY.
Mendy, Ousu (2024) THE RIGHT TO CITIZENSHIP AND THE THREAT OF STATELESSNESS: THE GAMBIA’S AND INDONESIA’S CONSTITUTIONAL DICHOTOMY. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Mniber, Roby Herman (2013) PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU WOMBONDA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.
Moningkey, Rafael Garyhard (2016) POLITIK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN MODOINDING, KABUPATEN MINAHASA SELATAN). S1 thesis, UAJY.
Mora, Putri (2013) PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. S2 thesis, UAJY.
NEGARA, MERDE KUSUMA (2014) PERSPEKTIF POLITIK HUKUM WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.
NEGARA, MERDE KUSUMA (2014) PERSPEKTIF POLITIK HUKUM WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-21.
OKTIVANI, VERNANDO RONY (2019) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
PAHLEVI, VALERIA REZHA (2019) REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN SANGGAU. S2 thesis, UAJY.
PANGESTU, BETHO DEUS (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL. .
PANGESTU, BETHO DEUS (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL. S1 thesis, UAJY.
PURBA, DESBORN RICO (2018) HAK NARAPIDANA WANITA ATAS REPRODUKSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB WIROGUNAN KOTA YOGYAKARTA. S2 thesis, UAJY.
Perwitasari, Yosephina (2022) KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA DARI PERKAWINAN CAMPURAN. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Prabowo, Widi (2024) KEPASTIAN HUKUM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ONLINE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA PANDEMI COVID-19. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
RABU GOTI, SERAFIANUS MAXIMUS (2014) PERAN MOSA SEBAGAI LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI UPAYA PERDAMAIAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KECAMATAN JEREBU’U KABUPATEN NGADA. S2 thesis, UAJY.
RABU GOTI, SERAFIANUS MAXIMUS (2014) PERAN MOSA SEBAGAI LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI UPAYA PERDAMAIAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KECAMATAN JEREBU’U KABUPATEN NGADA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p.1-31.
RAHARJO, EKO PRAMONO (2014) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BARITO TIMUR. S2 thesis, UAJY.
REHIARA, NOVITA GOLD AMEYER (2017) PENGAKUAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT PEMERINTAH NEGERI LILIAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU. S2 thesis, UAJY.
RIZQI, M. CHANDRA (2016) POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW PASAL 256 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) (SEBUAH STUDI HUKUM MENGENAI KEKISRUHAN PEMILUKADA ACEH 2012). S2 thesis, UAJY.
RUMBIAK, RUTH (2011) DAMPAK PEMEKARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. S2 thesis, UAJY.
RUSDI, MUHAMAD (2016) PERGESERAN PARADIGMA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. S2 thesis, UAJY.
Rabu, Petrus Rowa (2021) PROBLEMATIK HUKUM PERIZINAN INVESTASI DI KABUPATEN ENDE FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Ronsumbre, Markus Metusalach (2013) PENYELESIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK ULAYAT KERET RUMBIAK SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.
Runggandini, Caritas Woro Murdiati (2012) REKONSTRUKSI KEARIFAN LOKAL UNTUK MEMBANGUN HUKUM KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN (Studi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Kajang dan Tenganan Pegringsingan). S2 thesis, UAJY.
SALAKAY, ERNNY APRIYANTI (2015) EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. S2 thesis, UAJY.
SALAKAY, ERNNY APRIYANTI (2015) EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. pp. 1-23.
SALURANTE, BELONA DANDURU (2014) HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TANA TORAJA. S2 thesis, UAJY.
SALURANTE, BELONA DANDURU (2014) HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TANA TORAJA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-22.
SARAGIH, TRY SARMEDI (2017) KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA. S2 thesis, UAJY.
SARAGIH, TRY SARMEDI (2017) KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA. .. pp. 1-13.
SIMARMATA, BONI SATRIO (2016) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH D.I YOGYAKARTA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. S2 thesis, UAJY.
SNEKUBUN, ELYAKIM (2014) SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. S2 thesis, UAJY.
SOUISA, RIS (2016) PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BACAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. S2 thesis, UAJY.
SURYANA, YANA (2015) DISKRIMINASI TERHADAP PEMENUHAN PESERTA DIDIK PEREMPUAN HAMIL ATAS HAK PENDIDIKAN. S2 thesis, UAJY.
Sitohang, Desman V.E.N. (2017) Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia. S2 thesis, UAJY.
Soge, Paulinus and DAMAYANTI, NURUL FRANSISCA (2018) PERBANDINGAN TERHADAP SISTEM SANKSI PIDANA/HUKUMAN : STUDI TERHADAP RANCANGAN KUHP DAN HUKUM POSITIF. UAJY.
Sowo, Yachobiliam Samuel (2014) PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DI SUKU BAJAWA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA. S2 thesis, UAJY.
Srimranani, Chatarina Endang (2022) Peranan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sulistomo, Bayu (2016) OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK DASAR MELALUI REFORMASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK. S1 thesis, UAJY.
Sumiarni, Mg.Endang and Pudyatmoko, Y.Sri ARTI PENTING KAWASAN CAGAR BUDAYA BAGI JATI DIRI BANGSA MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 29/6/2014/ PTUN.JKT. [Research]
Sundari, E. (2017) MENGGAGAS POLITIK HUKUM DI TENGAH KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA. In: Seminar Nasional, 31 Mei 2017, UAJY.
Sundari, E. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM NEGARA-NEGARA ASEAN DAN FAKTOR KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGANNYA. [Research]
Sundari, E. and Handoyo, Albertus Ismoko Tri and Bartama, Primus Adiodatus Abi SINKRONISASI PERAN BADAN LAIN ‘YANG BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN’ DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: Studi implementasinya di DIY. [Research]
Sundari, Elisabeth and Retnowati, Anny POLITIK HUKUM PENGUATAN PERAN BANI DI INDONESIA. UAJY.
TELAUMBANUA, RIDO NIKMATAN (2016) PELAKSANAAN FUNGSI REKOMENDASI OMBUDSMAN PERWAKILAN DIY DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI DIY. S2 thesis, UAJY.
TUNGGAL, ALFINES (2015) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru. S2 thesis, UAJY.
Tinambunan, Wahyu Donri (2013) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU. S2 thesis, UAJY.
Towansiba, Enias (2005) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI KHUSUS PAPUA. S2 thesis, UAJY.
Uropdana, Yulianus (2013) PERANAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DEMI TERWUJUDNYA MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) 2015. S2 thesis, UAJY.
V, Yunus (2019) PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH HAK ULAYAT ANTAR SUB SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DAN PUNAN HOBUKOT DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT. S2 thesis, UAJY.
WATTIMENA, THOMAS HAVYE (2015) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH. S2 thesis, UAJY.
WATUNGADHA, MARIANUS (2015) PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NGADA PADA TAHUN 2009-2014. S2 thesis, UAJY.
WATUNGADHA, MARIANUS (2015) PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NGADA PADA TAHUN 2009-2014. . pp. 1-26.
WIBOWO, KUN TRIHARYANTO (2017) UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2002 DI KABUPATEN KULONPROGO. S2 thesis, UAJY.
WIDIASTUTI, EKA RATNA (2010) PEMASUKAN KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA DENDA TAHUN 2008 DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL. S2 thesis, UAJY.
WOGO, VINSENSIUS ADRIAN VAN GOUDA (2009) TINJAUAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1973 TENTANG PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN MANGGARAI BERDASARKAN ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM. S2 thesis, UAJY.
WOHON, CHANDRA CHRISTOFEL (2017) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERHADAP PERILAKU PEREMPUAN YANG BERDAMPAK PADA MENINGKATNYA ANAK LUAR KAWIN DI KOTA TOMOHON. S2 thesis, UAJY.
WOLO, HIRONIMUS BAO (2015) PROBLEMATIKA PENENTUAN AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-28.
WOLO, HIRONIMUS BAO (2015) PROBLEMATIKA PENENTUAN AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.
WOLO, JOHN SINARTHA (2014) PERAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA MEMPERKUAT CHECKS AND BALANCES DI LEMBAGA LEGISLATIF. S2 thesis, UAJY.
WOLO, JOHN SINARTHA (2014) PERAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA MEMPERKUAT CHECKS AND BALANCES DI LEMBAGA LEGISLATIF. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-30.
Wambrauw, Ari Yohan (2013) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MEMPEROLEH PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA. S1 thesis, UAJY.
Warsita , Iwan Anggoro (2013) EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, UAJY.
Widiyastuti, Sari M. (2013) PERJANJIAN PRANIKA I MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN. PERJANJIAN PRANIKA I MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN. pp. 1-3.
Wintarto, Forthian Anang (2018) PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA GURU TIDAK TETAP YANG BEKERJA DI SEKOLAH SWASTA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial No. 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk). S2 thesis, UAJY.
Wolo, Hironimus Bao (2015) PROBLEMATIKA PENENTUAN AMBANG BATAS PARLEMEN ( PARLIAMENTARY THRESHOLD) UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Wonatorey, Godlief Fritzgerald (2012) PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.
YANSSEN PAITON TAMIN, ARNOLDUS (2016) PENGARUH PEMBATASAN JUMLAH FORMASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GUNA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI. S2 thesis, UAJY.
YEPESE, DEBORA KETTY (2015) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM PERLINDUNGAN PREVENTIF HAK-HAK MASYARAKAT ASLI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.
YEPESE, DEBORA KETTY (2015) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM PERLINDUNGAN PREVENTIF HAK-HAK MASYARAKAT ASLI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. pp. 1-20.
