Items where Subject is "Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | . | A | B | C | D | F | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Y
Number of items at this level: 103.

INFANDI, GERARD (2009) PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ANTARA KABUPATEN BIAK NUMFOR DENGAN KABUPATEN SUPIORI. S2 thesis, UAJY.

SUSANTO, YOPIE (2015) DAMPAK KEDUDUKAN KELEMBAGAAN ADAT DAYAK KEDAMANGAN DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK. S2 thesis, UAJY.

Sila, Yakobus (2013) URGENSI MORALITAS APARAT PENEGAK HUKUM BAGI SUPERIORITAS HUKUM DALAM UPAYA MENCAPAI KEADILAN. S2 thesis, UAJY.

.

., BAMBANG (2016) PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT. S2 thesis, UAJY.

., HARDYANTO (2014) JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. S2 thesis, UAJY.

., HARDYANTO (2014) JUDICIAL REVIEW PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-24.

A

ANGGREIYANI, FENNY (2015) POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYEDOTAN PULSA. S2 thesis, UAJY.

ARUM, MATERNA AYU NOVITA SEKAR (2015) PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-29.

ARUM, MATERNA AYU NOVITA SEKAR (2015) PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman). S2 thesis, UAJY.

Afandi, Emilianus (2014) PENGARUH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP PERUBAHAN KONFIGURASI KEKUASAAN KEHAKIMAN. S2 thesis, UAJY.

Apriadi, Heribertus (2015) KARAKTERISTIK FINAL AND BINDING PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KAITANNYA DENGAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEGISLASI YANG BAIK. S2 thesis, UAJY.

B

BARJA, GUSTIA DARMA (2015) UPAYA PENYELESAIAN KONFLIKBATAS WILAYAH KABUPATENROKANBILJRPR0\1NSIRIAUDENGAN KABUPATEN LABUHAN DATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA. S2 thesis, UAJY.

BAYUBROTO, R. JATI (2009) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN PASIR, KERIKIL DAN BATU DI LINGKUNGAN SUNGAI DAN PESISIR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. S2 thesis, UAJY.

BENYAMIN NGAJI, QUIDO (2016) KEWENANGAN PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI.TAHUN 1945. . pp. 1-26.

BENYAMIN NGAJI, QUIDO (2016) KEWENANGAN PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI.TAHUN 1945. S2 thesis, UAJY.

BONSAPIA, SOFIA (2008) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA MENURUT OTONOMI KHUSUS PAPUA. S2 thesis, UAJY.

BORAMI, SALOMI (2011) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.

BO‟A, FAISALDUS YONAS (2017) KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MENGUBAH DAN MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S2 thesis, UAJY.

BUE, DIONISIUS TULI (2017) PERAN KEPALA ADAT DAN MASYARAKAT PENGEMBAN DALAM MELINDUNGI NILAI UPACARA REBA SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL. .. pp. 1-20.

BURDAM, JEMMY (2017) PERANAN DPRD KABUPATEN BIAK NUNFOR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERDA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG MIRAS DI KABUPATEN BIAK NUNFOR PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.

Baurch, Mody Gregorian (2013) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES LEGISLASI TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. S2 thesis, UAJY.

Bue, Dionisius Tuli (2017) PERAN KEPALA ADAT DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT PENGEMBAN DALAM MELINDUNGI NILAI UPACARA REBA SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL. S2 thesis, UAJY.

C

Christiani, Theresia Anita and Lisal, Rendhy Octovianus ANALISIS KEBIJAKAN MAKRO PRUDENTIAL BANK INDONESIA DAN MIKRO PRUDENTIAL OTORITAS JASA KEUANGAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN. [Research]

Christovery, Lexi (2013) REALISASI JAMINAN KESEHATAN BAGI TERSANGKA/ TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG ‐ UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.

D

Darlinanto, Tomy (2014) PIDANA TAMBAHAN BERUPA KONSELING PERUBAHAN PERILAKU BAGI SUAMI SEBAGAI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ISTERI DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. S2 thesis, UAJY.

Dewi, Serafina Shinta (2014) PEMBENTUKAN NORMA HUKUM DAERAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, UAJY.

F

FERNANDO, MARTIN (2016) POLITIK HUKUM PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT KEPADA SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN. S2 thesis, UAJY.

Freitas, Gastao Soares (2013) WEWENANG DIREKTORAT NASIONAL PENDAFTARAN TANAH DAN BANGUNAN DI TIMOR-LESTE (DIRECÇAO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADE E SERVIÇOS CADASTRAIS ) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. S2 thesis, UAJY.

Freitas, Sebastiao de Jesus (2014) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL). S2 thesis, UAJY.

H

HARIANJA, DANIEL (2015) POLITIK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. S2 thesis, UAJY.

HARYANTI, INDAH TRI (2015) KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. S2 thesis, UAJY.

Hutoro, Martinus Agus (2013) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI BERUPA AKTA KELAHIRAN. S1 thesis, UAJY.

I

Indarwati, Ch. Merry (2013) OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE). S2 thesis, UAJY.

J

JAQUALIN, NOPRIAN (2016) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH. S1 thesis, UAJY.

JAWA, MARIA VERONIKA SEKKE (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL BOBOU DENGAN MUNCULNYA TOKO MODERN DI KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA. S2 thesis, UAJY.

JITMAU, SEFNAT (2010) TINJAUAN TERHADAP FUNGSI PELAYANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2009 (KAJIAN TERHADAP FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG INFRASTRUKTUR DI KOTA JAYAPURA DI ERA OTONOMI KHUSUS). S2 thesis, UAJY.

K

KADUS, YOHANES PAULUS ATARONA (2017) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, UAJY.

KELBULAN, JULIUS (2015) OBJEKTIVITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW. S2 thesis, UAJY.

KOSSAY, METHODIUS (2016) KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU MAHASISWA PAPUA DALAM MENGONSUMSI MINUMAN KERAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, UAJY.

Kemhay, Ichsan Fachri (2013) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA. S1 thesis, UAJY.

L

Lanjarudin, Karman (2016) Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. S2 thesis, UAJY.

Larantukan, Karolus Banda (2017) Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia. S2 thesis, UAJY.

Leao, Flaviano Moniz (2012) PENGARUH KEMERDEKAAN REPUBLICA DEMOCRATICA TIMOR LESTE TERHADAP PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.

Lefaan, Vilta Biljana Bernadethe (2015) PENERAPAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN. S2 thesis, UAJY.

M

MAMBUR, YOHANES FEBRIAN VIANNEY (2015) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTAMBANGAN DALAM HUBUNGAN DENGAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. S2 thesis, UAJY.

MATULESSY, BARBALINA (2014) PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA KPU PROVINSI MALUKU SEBAGAI IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN AMBON Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. S2 thesis, UAJY.

MATULESSY, BARBALINA (2014) PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA KPU PROVINSI MALUKU SEBAGAI IMPLIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN AMBON Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p. 1-27.

MATURBONGS, MAGDALENA (2008) PEMBAGIAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA. S2 thesis, UAJY.

Mahali, Ramli (2012) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKTERAN. S2 thesis, UAJY.

Mardeli, Iis (2015) KEDUDUKAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-29.

Mardeli, Iis (2015) KEDUDUKAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.

Martins, Manuel (2013) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH OUTSOURCING DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, UAJY.

Mniber, Roby Herman (2013) PERANAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SUKU WOMBONDA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.

Moningkey, Rafael Garyhard (2016) POLITIK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN MODOINDING, KABUPATEN MINAHASA SELATAN). S1 thesis, UAJY.

Mora, Putri (2013) PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. S2 thesis, UAJY.

N

NEGARA, MERDE KUSUMA (2014) PERSPEKTIF POLITIK HUKUM WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.

NEGARA, MERDE KUSUMA (2014) PERSPEKTIF POLITIK HUKUM WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-21.

P

PANGESTU, BETHO DEUS (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL. .

PANGESTU, BETHO DEUS (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL. S1 thesis, UAJY.

R

RABU GOTI, SERAFIANUS MAXIMUS (2014) PERAN MOSA SEBAGAI LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI UPAYA PERDAMAIAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KECAMATAN JEREBU’U KABUPATEN NGADA. S2 thesis, UAJY.

RABU GOTI, SERAFIANUS MAXIMUS (2014) PERAN MOSA SEBAGAI LEMBAGA PEMANGKU ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI UPAYA PERDAMAIAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT KECAMATAN JEREBU’U KABUPATEN NGADA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p.1-31.

RAHARJO, EKO PRAMONO (2014) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BARITO TIMUR. S2 thesis, UAJY.

REHIARA, NOVITA GOLD AMEYER (2017) PENGAKUAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT PEMERINTAH NEGERI LILIAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU. S2 thesis, UAJY.

RIZQI, M. CHANDRA (2016) POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW PASAL 256 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA) (SEBUAH STUDI HUKUM MENGENAI KEKISRUHAN PEMILUKADA ACEH 2012). S2 thesis, UAJY.

RUSDI, MUHAMAD (2016) PERGESERAN PARADIGMA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. S2 thesis, UAJY.

Ronsumbre, Markus Metusalach (2013) PENYELESIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK ULAYAT KERET RUMBIAK SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.

S

SALAKAY, ERNNY APRIYANTI (2015) EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. S2 thesis, UAJY.

SALAKAY, ERNNY APRIYANTI (2015) EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. pp. 1-23.

SALURANTE, BELONA DANDURU (2014) HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TANA TORAJA. S2 thesis, UAJY.

SALURANTE, BELONA DANDURU (2014) HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TANA TORAJA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-22.

SARAGIH, TRY SARMEDI (2017) KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA. S2 thesis, UAJY.

SARAGIH, TRY SARMEDI (2017) KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMANGGIL DAN MEMERIKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA. .. pp. 1-13.

SIMARMATA, BONI SATRIO (2016) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH D.I YOGYAKARTA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. S2 thesis, UAJY.

SNEKUBUN, ELYAKIM (2014) SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. S2 thesis, UAJY.

SOUISA, RIS (2016) PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BACAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. S1 thesis, UAJY.

SURYANA, YANA (2015) DISKRIMINASI TERHADAP PEMENUHAN PESERTA DIDIK PEREMPUAN HAMIL ATAS HAK PENDIDIKAN. S2 thesis, UAJY.

Sitohang, Desman V.E.N. (2017) Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Kebebasan Beragama Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia. S2 thesis, UAJY.

Sowo, Yachobiliam Samuel (2014) PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DI SUKU BAJAWA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA. S2 thesis, UAJY.

Sulistomo, Bayu (2016) OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK DASAR MELALUI REFORMASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK. S1 thesis, UAJY.

Sumiarni, Mg.Endang and Pudyatmoko, Y.Sri ARTI PENTING KAWASAN CAGAR BUDAYA BAGI JATI DIRI BANGSA MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 29/6/2014/ PTUN.JKT. [Research]

Sundari, E. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM NEGARA-NEGARA ASEAN DAN FAKTOR KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGANNYA. [Research]

Sundari, E. and Handoyo, Albertus Ismoko Tri and Bartama, Primus Adiodatus Abi SINKRONISASI PERAN BADAN LAIN ‘YANG BERKAITAN DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN’ DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: Studi implementasinya di DIY. [Research]

T

TELAUMBANUA, RIDO NIKMATAN (2016) PELAKSANAAN FUNGSI REKOMENDASI OMBUDSMAN PERWAKILAN DIY DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI DIY. S2 thesis, UAJY.

TUNGGAL, ALFINES (2015) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru. S2 thesis, UAJY.

Tinambunan, Wahyu Donri (2013) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU. S2 thesis, UAJY.

Towansiba, Enias (2005) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI KHUSUS PAPUA. S2 thesis, UAJY.

U

Uropdana, Yulianus (2013) PERANAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DEMI TERWUJUDNYA MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) 2015. S2 thesis, UAJY.

W

WATTIMENA, THOMAS HAVYE (2015) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH. S2 thesis, UAJY.

WATUNGADHA, MARIANUS (2015) PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NGADA PADA TAHUN 2009-2014. S2 thesis, UAJY.

WATUNGADHA, MARIANUS (2015) PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN NGADA PADA TAHUN 2009-2014. . pp. 1-26.

WIDIASTUTI, EKA RATNA (2010) PEMASUKAN KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA DENDA TAHUN 2008 DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANTUL. S2 thesis, UAJY.

WOGO, VINSENSIUS ADRIAN VAN GOUDA (2009) TINJAUAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 1973 TENTANG PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN MANGGARAI BERDASARKAN ASAS KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM. S2 thesis, UAJY.

WOLO, HIRONIMUS BAO (2015) PROBLEMATIKA PENENTUAN AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-28.

WOLO, HIRONIMUS BAO (2015) PROBLEMATIKA PENENTUAN AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. S2 thesis, UAJY.

WOLO, JOHN SINARTHA (2014) PERAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA MEMPERKUAT CHECKS AND BALANCES DI LEMBAGA LEGISLATIF. S2 thesis, UAJY.

WOLO, JOHN SINARTHA (2014) PERAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA MEMPERKUAT CHECKS AND BALANCES DI LEMBAGA LEGISLATIF. Jurnal Magister Ilmu Hukum. p1-30.

Wambrauw, Ari Yohan (2013) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MEMPEROLEH PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA. S1 thesis, UAJY.

Warsita , Iwan Anggoro (2013) EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL TERHADAP PELANGGARAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, UAJY.

Widiyastuti, Sari M. (2013) PERJANJIAN PRANIKA I MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN. PERJANJIAN PRANIKA I MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN. pp. 1-3.

Wonatorey, Godlief Fritzgerald (2012) PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.

Y

YANSSEN PAITON TAMIN, ARNOLDUS (2016) PENGARUH PEMBATASAN JUMLAH FORMASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GUNA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI. S2 thesis, UAJY.

YEPESE, DEBORA KETTY (2015) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM PERLINDUNGAN PREVENTIF HAK-HAK MASYARAKAT ASLI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.

YEPESE, DEBORA KETTY (2015) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM PERLINDUNGAN PREVENTIF HAK-HAK MASYARAKAT ASLI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA. pp. 1-20.

This list was generated on Mon Dec 18 19:10:29 2017 WIT.