WEWENANG DIREKTORAT NASIONAL PENDAFTARAN TANAH DAN BANGUNAN DI TIMOR-LESTE (DIRECÇAO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADE E SERVIÇOS CADASTRAIS ) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Freitas, Gastao Soares (2013) WEWENANG DIREKTORAT NASIONAL PENDAFTARAN TANAH DAN BANGUNAN DI TIMOR-LESTE (DIRECÇAO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADE E SERVIÇOS CADASTRAIS ) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. S2 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0MIH01729.pdf

Download (3038Kb)
[img] Text (Bab I)
1MIH01729.pdf

Download (199Kb)
[img] Text (Bab II)
2MIH01729.pdf

Download (196Kb)
[img] Text (Bab III)
3MIH01729.pdf
Restricted to Registered users only

Download (95Kb)
[img] Text (Bab IV)
4MIH01729.pdf
Restricted to Registered users only

Download (405Kb)
[img] Text (Bab V)
5MIH01729.pdf

Download (82Kb)

Abstract

Tesis yang berjudul : WEWENANG DIREKTORAT NASIONAL PENDAFTARAN TANAH DAN BANGUNAN DI TIMOR-LESTE (DIRECÇAO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADES E SERVIÇOS CADASTRAIS) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM” dengan rumusan masalah Apakah Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan (Direcçao Nacional De Terras, Propriedades E Serviços Cadastrais) dalam pelaksanaan pendaftaran tanah telah mewujudkan kepastian hukum. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengkaji dan mengetahui Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan (Direcçao Nacional de Terras, Propriedades E Serviços Cadastrais) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk mewujudkan kepastian hukum dan perbandingan kewenangan kelembagaan Pertanahan di Indonesia dengan Kewenangan Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan di Timor-Leste. Jenis penelitian adalah Penilitian hukum normatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang difokuskan pada norma hukum positif berupa Peraturan perundang-undangan, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh pemeritah sebanyak 4 yang mengatur tentang Kewenangan Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan serta Rancangan Undang-Undang yang sudah di sahkan oleh Parlamen Nasional Timor-Leste namun masih di Veto oleh Presiden, untuk di Revisi kembali sebagai aturan hukum yang bersumber dari Pasal 54 dan Pasal 141 Constitucao Republica Democratica de Timor-Leste. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undangundang yang mengatur tentang Wewenang Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan dalam pendaftaran tanah di Timor-Leste sehingga dapat di lihat bahwa kewenangan Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah telah mewujudkan kepastian hukum namun dalam hal penistribusian sertifikat belum menjamin kepastian hukum di karenakan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang oleh Presiden sehingga perlu di revisi kembali oleh Parlamen Nasional agar bisa menjadi hukum positif tentang hak Kepemilikan atas tanah dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan, Wewenang, Pendaftaran tanah, Kepastian hukum
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Teknik Informatika
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 06 May 2013 09:55
Last Modified: 06 May 2013 09:55
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/1265

Actions (login required)

View Item View Item