STATUS PERWAKILAN DIPLOMATIK SUATU NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 DAN PERKEMBANGANNYA DI DALAM HUKUM DIPLOMATIK

Nurhartanto, Sri (2013) STATUS PERWAKILAN DIPLOMATIK SUATU NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 DAN PERKEMBANGANNYA DI DALAM HUKUM DIPLOMATIK. Phd thesis, UAJY.

Text (STATUS PERWAKILAN DIPLOMATIK SUATU NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 DAN PERKEMBANGANNYA DI DALAM HUKUM DIPLOMATIK) SRI NURHARTANTO.pdf Restricted to Repository staff only Download (19MB)

Abstract

Disertasi dengan judul "Status Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Da him Perspektif Konvensi Wina 1961 Dan Perkembangannya di Dalam Hukum Diplomatik'', benujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan perwakilan diplomatik yang tidak bisa diganggu-gugat di negara penerima sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yurisdiksi yang dimiliki setiap negara yang merdeka dan berdaulat, serta status perwakilan diplomatik asing di suatu negara yang tidak bisa diganggu-gugat di dalam menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina 1961 dan perkembangannya di dalam hukum diplomatik, khususnya setelah Konvensi Wina 1961 di tetapkan. Beberapa teori dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini seperti: teori yurisdiksi ekstrateritorial (exterritoriality jurisdiction ), teori fungsi (functional necessity), teori kedaulatan negara, teori kesederajatan negara dan teori yurisdiksi teritorial dan teori resiprositas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada penerapan hukum yang termasuk dalam kategori penelitian hukum preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menentukan kebenaran hukum yang seharusnya ada • bagi sesuatu. Penelitian ini bertolak dari ketentuan hukum internasional di bidang hukum diplomatik yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler maupun peraturan perundangan lainnya (Solien), serta dilihat praktik pelaksanaannya atau penerapannya (Sein). Status tidak boleh diganggu-gugatnya perwakilan diplomatik suatu negara ( inviolability of the diplomatic premises ) oleh alat-alat negara dari negara penerima dalam perkembangannya tidak bersifat mutlak lagi. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya di dalam hukum diplomatik, terutama setelah Konvensi Wina 1961 ditetapkan telah menunjukkan situasi yang berbeda karena adanya peristiwa­ peristiwa yang dapat menimbulkan perubahan adagium inviolabilty tersebut. Selain itu, di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganegaranya yang mengalami musibah atau terlibat tindak pidana di negara penerima dapat dilakukan berdasar hak yurisdiksi ekstrateritorial. Dalam hal negara penerima telah gagal melaksanakan kewajiban intemasional untuk melaksanakan mandatory access on consular notification dan kegagalan itu telah menimbulkan kerugian bagi warga negara pengirim, maka negara pengirim dapat mengajukan tuntutan ke peradilan internasional. Praktik pemberian diplomatic asylum meskipun bertentangan dengan ketentuan Konvensi Wina 1961,di dalam perkembangannya semakin banyak terjadi dan telah menjelma menjadi hukum kebiasaan internasional.

Actions (login required)

View Item