Items where Subject is "Ilmu Hukum > Hubungan Internasional"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | . | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Y
Number of items at this level: 141.

Puspita, Victoria Kicky Respati Ratna (2005) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SURAKARTA. S1 thesis, UAJY.

SAVIO, ARCANJO JUVIANO HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT OF SELF- DETERMINATION) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right Of Self- Determination) Rakyat Timor Leste Ditinjau Dari Hukum Internasional.

Setyadi, Ignatius Yogi Widianto (2014) UPAYA NEGARA INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. p1-15.

Setyadi, Ignatius Yogi Widianto (2014) UPAYA NEGARA INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

Watungadha, Marianus (2014) STATUS KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DI KAWASAN PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE KHUSUSNYA YANG BERDOMISILI DI WILAYAH KABUPATEN BELU ( Studi Kasus Eks Pengungsi Timor Timur). S1 thesis, UAJY.

Watungadha, Marianus (2014) STATUS KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT YANG BERDOMISILI DI KAWASAN PERBATASAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE KHUSUSNYA YANG BERDOMISILI DI WILAYAH KABUPATEN BELU ( Studi Kasus Eks Pengungsi Timor Timur). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. p1-11.

.

., RUSWANDIANA (2016) PENGARUH GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) TERHADAP SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

., RUSWANDIANA (2016) PENGARUH GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) TERHADAP SEKTOR KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. . pp. 1-16.

A

ANDEA, RICHARD ERICK (2014) PERANAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGANI IMIGRAN ILEGAL ASAL TIMUR-TENGAH DI INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

ANDEA, RICHARD ERICK (2014) PERANAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGANI IMIGRAN ILEGAL ASAL TIMUR-TENGAH DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum. pp. 1-13.

AWIDA, MARIA SARI (2016) EFEKTIFITAS MOU BOX 1974 TERHADAP HAK PERIKANAN TRADISIONAL NELAYAN TRADISIONAL NUSA TENGGARA TIMUR. S1 thesis, UAJY.

AWIDA, MARIA SARI (2016) EFEKTIFITAS MOU BOX 1974 TERHADAP HAK PERIKANAN TRADISIONAL NELAYAN TRADISIONAL NUSA TENGGARA TIMUR. .. pp. 1-10.

Adiasmara, Heribertus Yudha (2013) PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN BLOK AMBALAT. S1 thesis, UAJY.

Alaman, Flabianus F. (2015) PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI HAKHAK ANAK. S1 thesis, UAJY.

Alaman, Flabianus F. PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK PENGUNGSI DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI HAKHAK ANAK. Pemenuhan Hak Mendapatkan Perlindungan Bagi Anak- Anak Pengungsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Hak-Hak Anak.

Andriyani, Maria Wresti (2008) PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DI WILAYAH YANG BERDEKATAN DENGAN INSTALASI MILITER DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER. S1 thesis, UAJY.

B

BAYUWEGA, HARYO PRADIPTA (2015) PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. S1 thesis, UAJY.

BAYUWEGA, HARYO PRADIPTA PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. PENERAPAN KEBIJAKAN SOLUSI PASIFIK OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU KEDATANGAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL.

BRIGITDA, SABRINA LOLO (2010) Penerapan Asas Interna Rationae dan Externa Rationae Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961. S1 thesis, UAJY.

C

CHRISTOFORUS, GORBACHEV (2015) KEABSAHAN STATUS KEPEMILIKAN PULAU PASIR OLEH AUSTRALIA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN NELAYAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNCLOS 1982. S1 thesis, UAJY.

CHRISTOFORUS, GORBACHEV (2015) KEABSAHAN STATUS KEPEMILIKAN PULAU PASIR OLEH AUSTRALIA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN NELAYAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNCLOS 1982. JURNAL HUKUM.

Caesar, Shela (2016) PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK WILAYAH ISRAEL-PALESTINA. S1 thesis, UAJY.

Caesar, Shela (2016) PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK WILAYAH ISRAEL-PALESTINA. .. pp. 1-16.

D

DAMANIK, DEARDO (2016) PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI YANG BERADA DI YUNANI. .. pp. 1-9. ISSN .

DAMANIK, DEARDO (2016) PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI YANG BERADA DI YUNANI. S1 thesis, UAJY.

DERIPUTRA HAREFA, LUCKY (2016) PERAN UNHCR TERHADAP PENGUNGSI NIGERIA KORBAN KELOMPOK RADIKAL BOKO HARAM. S1 thesis, UAJY.

DERIPUTRA HAREFA, LUCKY (2016) PERAN UNHCR TERHADAP PENGUNGSI NIGERIA KORBAN KELOMPOK RADIKAL BOKO HARAM. . pp. 1-10.

DJOKA, LAURENSIA A. ANO (2012) TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN DIPLOMAT KEPADA WARGA NEGARA PENERIMA (STUDI KASUS PELECEHAN SEKSUAL OLEH DIPLOMAT BELANDA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA). S1 thesis, UAJY.

Dippos. S, Francen (2012) Pengaruh Pertambahan Tinggi Permukaan Air Laut Terhadap Letak Titik- Titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan. S1 thesis, UAJY.

F

FITRIANY, MAWAR (2016) PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS SEBAGAI AKIBAT SEABED OIL MINING YANG MERUGIKAN INDONESIA (STUDI KASUS PENCEMARAN LINTAS BATAS OLEH PT. T. EXPLORATION AND PRODUCTION AUSTRALASIA). S1 thesis, UAJY.

FITRIANY, MAWAR (2016) PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP PENCEMARAN LAUT LINTAS BATAS SEBAGAI AKIBAT SEABED OIL MINING YANG MERUGIKAN INDONESIA (STUDI KASUS PENCEMARAN LINTAS BATAS OLEH PT. T. EXPLORATION AND PRODUCTION AUSTRALASIA). . pp. 1-14.

Fatkurohman, Wurgan (2011) PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL IRAK PADA MASA PENDUDUKAN PASUKAN AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA TAHUN 2003-2004. S1 thesis, UAJY.

G

Gunadharma, Amandra (2011) IMIGRASI PAKSA WARGA SIPIL PALESTINA OLEH MILITER ISRAEL TAHUN 1948 SEBAGAI SUATU PELANGGARAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN KEADAAN KONFLIK BERSENJATA. S1 thesis, UAJY.

H

HERLAMBANG, BENEDICTUS MEGA (2015) PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK MENGHENTIKAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN PARA PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH. Jurnal Ilmu Hukum. p1-15.

HERLAMBANG, BENEDICTUS MEGA (2015) PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK MENGHENTIKAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN PARA PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH. S1 thesis, UAJY.

Hardani, Marselin Yuniarti (2016) EKSISTENSI PENERAPAN ASAS CABOTAGE DI PERAIRAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. S1 thesis, UAJY.

Hardani, Marselin Yuniarti (2016) EKSISTENSI PENERAPAN ASAS CABOTAGE DI PERAIRAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. .. pp. 1-10.

Herlambang, Rahayu Saraswati (2016) KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) INDONESIA-SINGAPURA DI KEPULAUAN NATUNA DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO TAHUN 1944 SERTA PENGARUH TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. .. pp. 1-10.

Herlambang, Rahayu Saraswati (2016) KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR) INDONESIA-SINGAPURA DI KEPULAUAN NATUNA DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO TAHUN 1944 SERTA PENGARUH TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

I

IDA AYU PUTRI RENYUT, CATHARINA (2016) PERAN UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND) DALAM MELINDUNGI ANAK-ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK SEPARATIS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA). S1 thesis, UAJY.

IDA AYU PUTRI RENYUT, CATHARINA (2016) PERAN UNICEF (UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND) DALAM MELINDUNGI ANAK-ANAK TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK SEPARATIS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA). . pp. 1-9.

Itang, Joseca Carolina Indri (2011) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MELINDUNGI PRODUK-PRODUK LOKAL TERHADAP ANCAMAN PRODUKPRODUK CHINA AKIBAT PEMBERLAKUAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA). S1 thesis, UAJY.

J

JELA, REIGER MAHULE JELA (2014) PERANAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN TERKAIT PENDAKUAN REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) ATAS SELURUH WILAYAH PERAIRAN LAUT CINA SELATAN. S1 thesis, UAJY.

JELA, REIGER MAHULE JELA (2014) PERANAN ASEAN DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN TERKAIT PENDAKUAN REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) ATAS SELURUH WILAYAH PERAIRAN LAUT CINA SELATAN. Jurnal Ilmu Hukum. pp. 1-19.

Juwita, Ratna (2011) LEGALITAS PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DI LIBYA BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NOMOR 1973 TAHUN 2011 DITINJAU DARI BAB VII PIAGAM PBB. S1 thesis, UAJY.

K

KATIANDAGHO, KRISDIANA (2016) KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK MENGADILI PELAKU KEJAHATANPELANGGARAN HAM BERAT DALAM SUATU NEGARA TANPA ADANYA PERMINTAAN DARI NEGARA TUAN RUMAH. S1 thesis, UAJY.

KATIANDAGHO, KRISDIANA (2016) KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK MENGADILI PELAKU KEJAHATANPELANGGARAN HAM BERAT DALAM SUATU NEGARA TANPA ADANYA PERMINTAAN DARI NEGARA TUAN RUMAH. .. pp. 1-9.

Kriscendy, Lawrensia (2011) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKEFEKTIFAN PENYELESAIAN SENGKETA OLEH DISPUTE SETTLEMENT BODY WTO DALAM SENGKETA ANTI DUMPING KERTAS ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN TAHUN 2004. S1 thesis, UAJY.

Kusumaningtyas , Tri Wijayanti (2013) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PIHAK YANG BERTIKAI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SAAT KONFLIK BERSENJATA. S1 thesis, UAJY.

L

LANDE, GOLDA (2017) PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN KONVENSI-KONVENSI JENEWA 1949 OLEH INDONESIA KEPADA SELURUH PENDUDUK INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

LANDE, GOLDA (2017) PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYEBARLUASAN PENGETAHUAN KONVENSI-KONVENSI JENEWA 1949 OLEH INDONESIA KEPADA SELURUH PENDUDUK INDONESIA. .. pp. 1-10. ISSN .

LATUPUTTY, MARCELINO HERYANTO (2016) STATUS HUKUM PIHAK-PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. S1 thesis, UAJY.

LATUPUTTY, MARCELINO HERYANTO (2016) STATUS HUKUM PIHAK-PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. .. pp. 1-14.

Luhulima, Hendro Valence (2016) PELAKSANAAN HUMANITARIAN ASSISTANCE OLEH UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN TERHADAP INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPs) DI NAGORNO KARABAKH. .. pp. 1-10. ISSN .

Luhulima, Hendro Valence (2016) PELAKSANAAN HUMANITARIAN ASSISTANCE OLEH UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN TERHADAP INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPs) DI NAGORNO KARABAKH. S1 thesis, UAJY.

M

MARCH ZEE CORREIA, GLORRY (2015) UPAYA PEMERINTAH REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN BATAS WILAYAH, KHUSUSNYA WILAYAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN DISTRIK OE-CUSSE YANG MERUPAKAN WILAYAH ENCLAVE. S1 thesis, UAJY.

MARCH ZEE CORREIA, GLORRY (2015) UPAYA PEMERINTAH REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN BATAS WILAYAH, KHUSUSNYA WILAYAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN DISTRIK OE-CUSSE YANG MERUPAKAN WILAYAH ENCLAVE. . pp. 1-16.

MATULESSY, FRANSISCA DEVEGA (2014) PENGGABUNGAN WILAYAH CRIMEA MENJADI BAGIAN NEGARA RUSIA DITINJAU DARI TATA CARA PEROLEHAN WILAYAH NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. S1 thesis, UAJY.

MATULESSY, FRANSISCA DEVEGA (2014) PENGGABUNGAN WILAYAH CRIMEA MENJADI BAGIAN NEGARA RUSIA DITINJAU DARI TATA CARA PEROLEHAN WILAYAH NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Ilmu Hukum. p1-19.

MUNI, ROBINSON SMARLAT (2015) PERANAN KONVENSI TOKYO 1963 TENTANG KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DI INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

MUNI, ROBINSON SMARLAT (2015) PERANAN KONVENSI TOKYO 1963 TENTANG KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum. p1-13.

Mahadewi, Kadek Anggisita (2017) PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI TERHADAP PELAYAN PRIBADINYA DI JERMAN. .. ISSN .

Mahadewi, Kadek Anggisita (2016) PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI TERHADAP PELAYAN PRIBADINYA DI JERMAN. S1 thesis, UAJY.

Malonda, Daniel (2015) KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (TRADITIONAL FISHING RIGHTS) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNCLOS 1982. S1 thesis, UAJY.

Malonda, Daniel (2015) KARAKTERISTIK HAK PENANGKAPAN IKAN SECARA TRADISIONAL (TRADITIONAL FISHING RIGHTS) NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNCLOS 1982. Jurnal Ilmu Hukum. p1-17.

Manangkalangi, Brigitte Lidya (2016) PENGARUH PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA ASEAN TERHADAP PENGIMPLEMENTASIAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. S1 thesis, UAJY.

Manangkalangi, Brigitte Lidya (2016) PENGARUH PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA ASEAN TERHADAP PENGIMPLEMENTASIAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. .. pp. 1-12.

Marpaung, Timothy Daud Meilando (2014) PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN. S1 thesis, UAJY.

Marpaung, Timothy Daud Meilando (2014) PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. p1-19.

Munthe, Cesar Antonio (2011) PENERAPAN ASAS NON REFOULEMENT DALAM KONVENSI JENEWA 1951 BERKAITAN DENGAN PENGUNGSI TIMOR LESTE DI INDONESIA (PASCA REFERENDUM TAHUN 1999). S1 thesis, UAJY.

N

NDOLU, SCHERTIAN TONY HADINATA (2016) KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA TAHUN 2011. S1 thesis, UAJY.

NDOLU, SCHERTIAN TONY HADINATA (2016) KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA TAHUN 2011. .. pp. 1-15.

NUGROHO, BERNADUS YUDHANTO (2015) PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP BAYI YANG DILAHIRKAN OLEH PENGUNGSI SURIAH DI KAMP PENGUNGSIAN DI LEBANON. S1 thesis, UAJY.

NUGROHO, BERNADUS YUDHANTO (2015) PERANAN UNHCR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP BAYI YANG DILAHIRKAN OLEH PENGUNGSI SURIAH DI KAMP PENGUNGSIAN DI LEBANON. Jurnal Ilmu Hukum. p1-11.

Nopansyah, Jaka (2015) PERAN INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION ATAS PENERBANGAN SIPIL KOMERSIAL INTERNASIONAL DIATAS WILAYAH KONFLIK (STUDI KASUS ATAS PENEMBAKAN PESAWAT MALAYSIA AIRLANES MH17 DI RUANG UDARA UKRAINA 2014). JURNAL HUKUM.

Nopansyah, Jaka (2015) PERAN INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION ATAS PENERBANGAN SIPIL KOMERSIAL INTERNASIONAL DIATAS WILAYAH KONFLIK (STUDI KASUS ATAS PENEMBAKAN PESAWAT MALAYSIA AIRLANES MH17 DI RUANG UDARA UKRAINA 2014). S1 thesis, UAJY.

Nurhartanto, Sri (2013) STATUS PERWAKILAN DIPLOMATIK SUATU NEGARA DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 DAN PERKEMBANGANNYA DI DALAM HUKUM DIPLOMATIK. PhD thesis, UAJY.

P

P., Guritno (2017) Eksistensi Penetapan Batas Wilayah Zee Indonesia Dan Filipina Kaitannya Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Hayati Maupun Non-Hayati Di Perairan Zee Di Wilayah Perairan Pulau Miangas. .. pp. 1-10. ISSN .

P. , Guritno (2017) Eksistensi Penetapan Batas Wilayah Zee Indonesia Dan Filipina Kaitannya Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Hayati Maupun Non-Hayati Di Perairan Zee Di Wilayah Perairan Pulau Miangas. S1 thesis, UAJY.

PUTRA, INDRA KHUSUMA (2011) PERLINDUNGAN NEGARA INDONESIA TERHADAPWARGA NEGARA INDONESIA YANG BERADA DI DALAMWILAYAH KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DITANGKAP OLEH PIHAK MALAYSIA. S1 thesis, UAJY.

Pareda, Eirene Adina (2017) Penegakan Hukum Tentang Illegal Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing Di Wilayah Perbatasan Perairan Laut Indonesia Dan Filipina Menurut United Nations Fish Stock Agreement 1995. S1 thesis, UAJY.

Pareda, Eirene Adina (2017) Penegakan Hukum Tentang Illegal Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing Di Wilayah Perbatasan Perairan Laut Indonesia Dan Filipina Menurut United Nations Fish Stock Agreement 1995. .. pp. 1-8. ISSN . (Unpublished)

Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi (2017) Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut Unclos 1982. S1 thesis, UAJY.

Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi (2017) Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut Unclos 1982. .. pp. 1-10. ISSN .

Prastiwi, Devi Dea (2011) Kewajiban Negara Penerima DalamMemberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip Externa Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia. S1 thesis, UAJY.

Prastowo, A1bertus Ardian (2016) KEJAHATAN SPIONASE YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK AUSTRALIA TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA). .. pp. 1-13.

Prastowo, Albertus Ardian (2016) KEJAHATAN SPIONASE YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK (STUDI KASUS PENYADAPAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK AUSTRALIA TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA). S1 thesis, UAJY.

Pratama, Immanuel Yulian Yoga (2017) Konsep Negara Kepulauan Menurut Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Dalam Penyelesaian Sengketa Niger Gesong Antara Indonesia Dengan Malaysia. S1 thesis, UAJY.

Pratama, Immanuel Yulian Yoga Konsep Negara Kepulauan Menurut Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Dalam Penyelesaian Sengketa Niger Gesong Antara Indonesia Dengan Malaysia. .. ISSN .

Pratama, Yosafat Wira (2013) TANTANGAN DAN PELUANG INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN ASEAN COMMUNITY 2015 DI BIDANG KEAMANAN. S1 thesis, UAJY.

Pratama, Yosafat Wira (2013) TANTANGAN DAN PELUANG INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN ASEAN COMMUNITY 2015 DI BIDANG KEAMANAN. Jurnal Ilmu Hukum. pp. 1-15.

Pratiwi, Ayu (2016) KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA. .. pp. 1-18.

Pratiwi, Ayu (2016) KEWAJIBAN NEGARA PENERIMA UNTUK MEMBERITAHUKAN KEPADA PERWAKILAN DIPLOMATIK TENTANG PERSOALAN HUKUM YANG MENIMPA WARGA NEGARA PENGIRIM DI NEGARA PENERIMA. S1 thesis, UAJY.

Pukan, Mohd. Natzir Bin Tahirata (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA FREE SYRIAN ARMY (FSA) DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. S1 thesis, UAJY.

Putri, Cindy Margareta (2016) PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) TERHADAP PELANGGARAN HAM BERUPA PERDAGANGAN ORANG YANG TERJADI PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK). S1 thesis, UAJY.

Putri, Cindy Margareta (2016) PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) TERHADAP PELANGGARAN HAM BERUPA PERDAGANGAN ORANG YANG TERJADI PADA ANAK BUAH KAPAL (ABK). . pp. 1-9.

Putri Paramitha, Ni Made Maha (2016) PERANAN UNHCR TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

Putri Paramitha, Ni Made Maha (2016) PERANAN UNHCR TERHADAP PERLINDUNGAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH INDONESIA. . pp. 1-8.

R

Riandy, Ervin (2016) PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI TURKI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DITAHAN OLEH OTORITAS TURKI. S1 thesis, UAJY.

Riandy, Ervin (2016) PERANAN PERWAKILAN DIPLOMATIK INDONESIA DI TURKI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DITAHAN OLEH OTORITAS TURKI. .. pp. 1-12. ISSN .

S

SALVIO RENNO RENYAAN, PAULUS (2016) PERANAN UNHCR ( United Nation High Commission for Refugees) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENGUNGSI KORBAN KONFLIK SURIAH YANG BERADA DI NEGARA TRANSIT HONGARIA. S1 thesis, UAJY.

SALVIO RENNO RENYAAN, PAULUS (2016) PERANAN UNHCR ( United Nation High Commission for Refugees) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PENGUNGSI KORBAN KONFLIK SURIAH YANG BERADA DI NEGARA TRANSIT HONGARIA. . pp. 1-9.

SAVIO, ARCANJO JUVIANO (2015) HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION) RAKYAT TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. S1 thesis, UAJY.

SEE, PETRUS KRISOLOGUS JULLIO SAMBI PERANAN UNAMID DALAM MENGATASI KONFLIK BERSENJATA ANTARA KELOMPOK PEMBERONTAK DI DARFUR DENGAN PEMERINTAHAN SUDAN. .. pp. 1-17.

SEE, PETRUS KRISOLOGUS JULLIO SAMBI (2016) PERANAN UNAMID DALAM MENGATASI KONFLIK BERSENJATA ANTARA KELOMPOK PEMBERONTAK DI DARFUR DENGAN PEMERINTAHAN SUDAN. S1 thesis, UAJY.

SETIADI, DOMINICUS (2016) TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALASAN BELUM DISAHKANNYA (AKSESI) KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK TAHUN 1967 OLEH INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

SETIADI, DOMINICUS (2016) TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALASAN BELUM DISAHKANNYA (AKSESI) KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK TAHUN 1967 OLEH INDONESIA. . pp. 1-10.

SIMANULANG, KATERINA MAYUMI (2015) PELAKSANAAN OPERASI KOMANDO TUGAS (KOGAS) KEMANUSIAAN GALANG 96 DALAM RANGKA PEMULANGAN PENCARI SUAKA ASAL VIETNAM TAHUN 1996 DI PULAU GALANG DITINJAU DARI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-IL.01.10-1297 PERIHAL PENANGANAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI. S1 thesis, UAJY.

SIMANULANG, KATERINA MAYUMI (2015) PELAKSANAAN OPERASI KOMANDO TUGAS (KOGAS) KEMANUSIAAN GALANG 96 DALAM RANGKA PEMULANGAN PENCARI SUAKA ASAL VIETNAM TAHUN 1996 DI PULAU GALANG DITINJAU DARI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F-IL.01.10-1297 PERIHAL PENANGANAN TERHADAP ORANG ASING YANG MENYATAKAN DIRI SEBAGAI PENCARI SUAKA ATAU PENGUNGSI. Jurnal Ilmu Hukum. p1-15.

SIREGAR, ADRIAN BANGGAS (2013) PELAKSANAAN PRINSIP NON-INTERVENSI DI ASEAN DALAM BIDANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS TERHADAP PELANGGARAN HAM DI MYANMAR). S1 thesis, UAJY.

SURYANI, RONITO KARTIKA (2010) KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI ANCAMAN UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN AKIBAT LIBERALISASI PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN BERDASARKAN THE AGREMEENT ON AGRICULTURE PRODUCT. S1 thesis, UAJY.

SUTRISNA, I WAYAN ARY (2010) PERLINDUNGAN TERHADAP TENTARA BAYARAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK BERSENJATA DI IRAK TAHUN 2003 - 2009 BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. S1 thesis, UAJY.

Saija, Jovita Agustien (2014) PENERAPAN PRINSIP EX GRATIA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA PENERIMA (Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca Peristiwa G30S-PKI). S1 thesis, UAJY.

Saija, Jovita Agustien (2014) PENERAPAN PRINSIP EX GRATIA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA PENERIMA (Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca Peristiwa G30S-PKI). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. p1-17.

Sasmaya, Brigitta Anggraini Winda (2014) UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMPERTAHANKAN DAN MEMBERDAYAKAN PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA PASCA LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN. S1 thesis, UAJY.

Sasmaya, Brigitta Anggraini Winda (2014) UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MEMPERTAHANKAN DAN MEMBERDAYAKAN PULAU-PULAU TERLUAR DI INDONESIA PASCA LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN. Jurnal Ilmu Hukum. pp. 1-14.

Setyardi, H. Untung and Triyana , Yohanes PENGARUH PERJANJIAN INTERNASIONAL (KHUSUSNYA PERSETUJUAN WTO) TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI INDONESIA. [Research]

Sharaningtyas, Yustina Niken (2008) PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA (STATE RESPONSIBILITY) MALAYSIA ATAS TINDAKAN PETUGAS NEGARANYA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA (STUDI KASUS KEKERASAN FISIK KETUA DEWAN WASIT KARATE INDONESIA). S1 thesis, UAJY.

T

TAPAWIRA, WAHYUDI (2014) CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN, FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN VIETNAM. S1 thesis, UAJY.

TAPAWIRA, WAHYUDI (2014) CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN, FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN VIETNAM. Jurnal Ilmu Hukum. pp. 1-16.

Tabaludin, Asina (2006) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

U

Utami, Lucia Nugrahanti Putri (2011) PERANAN UNICEF DALAMPERLINDUNGANANAKKORBANLUMPURLAPINDO. S1 thesis, UAJY.

V

VIDI SUHARTANTO DJOU, HENDRIKUS (2015) PERAN UNHCR DALAM PENERAPAN PRINSIP NON REFOULEMENT TERHADAP PENGUNGSI YANG MENCARI SUAKA DI WILAYAH UNI EROPA TERKAIT YURISDIKSI FRONTEX. S1 thesis, UAJY.

VIDI SUHARTANTO DJOU, HENDRIKUS (2015) PERAN UNHCR DALAM PENERAPAN PRINSIP NON REFOULEMENT TERHADAP PENGUNGSI YANG MENCARI SUAKA DI WILAYAH UNI EROPA TERKAIT YURISDIKSI FRONTEX. . pp. 1-11.

VWOILARE, GADYZA GLODELAVA (2016) PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI PASAL 17 STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS : JOSEPH KONY DARI UGANDA). .. pp. 1-9. ISSN .

Vwoilare, Gadyza Glodelava (2016) PENERAPAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DITINJAU DARI PASAL 17 STATUTA ROMA TAHUN 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (STUDI KASUS : JOSEPH KONY DARI UGANDA). S1 thesis, UAJY.

W

WIJAYANTI, AGNES NOVITA (2017) PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK AKIBAT SERANGAN CLUSTER MUNITIONS TERHADAP KELOMPOK HOUTHI DI YAMAN OLEH KOALISI ARAB SAUDI DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. S1 thesis, UAJY.

WIJAYANTI, AGNES NOVITA (2017) PERLINDUNGAN BAGI ANAK-ANAK AKIBAT SERANGAN CLUSTER MUNITIONS TERHADAP KELOMPOK HOUTHI DI YAMAN OLEH KOALISI ARAB SAUDI DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. .. pp. 1-14. ISSN .

WULANDARI, NOVITASARI FITRIA (2010) IMPLEMENTASI BAB III CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE TERHADAP PELESTARIAN BERBAGAI WARISAN KEBUDAYAAN TAKBENDA DI INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

Walelang, Rian Fernando (2017) Penolakan Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan Asas Non-Refoulement. .. pp. 1-10. ISSN .

Walelang, Rian Fernando (2017) Penolakan Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan Asas Non-Refoulement. S1 thesis, UAJY.

Widyaningrum, Tutut Tarida (2014) TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP OVERFISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. S1 thesis, UAJY.

Widyaningrum, Tutut Tarida (2014) TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1982 TERHADAP OVERFISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. Jurnal Ilmu Hukum. pp. 1-13.

Wijayanto, Pius Chandra (2008) AKIBAT RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA NOMOR 1701 TERHADAP KONFLIK ISRAEL – LEBANON TAHUN 2006. S1 thesis, UAJY.

Wulandari, Ayu Indah (2017) Pemberian Suaka Diplomatik Kepada Tahanan Rumah Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing. S1 thesis, UAJY.

Wulandari, Ayu Indah (2017) Pemberian Suaka Diplomatik Kepada Tahanan Rumah Chen Guang Cheng Oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Beijing. .. pp. 1-12. ISSN .

Y

YANTI, MELDA ERNA (2016) KEABSAHAN TENTANG PENETAPAN SEMBILAN GARIS PUTUS-PUTUS LAUT CINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA MENURUT UNITED CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS III). S1 thesis, UAJY.

YANTI, MELDA ERNA (2016) KEABSAHAN TENTANG PENETAPAN SEMBILAN GARIS PUTUS-PUTUS LAUT CINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA MENURUT UNITED CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS III). pp. 1-9.

Yohanes, Triyana PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MEMPERLANCAR ALIH TEKNOLOGI ANTAR NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA-NEGARA SEDANG BERKEMBANG. [Research]

Yunani, Rhenaldho Nen (2016) TINDAKAN SPIONASE YANG DILAKUKAN NEGARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEPALA NEGARA PERANCIS DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK. S1 thesis, UAJY.

Yunani, Rhenaldho Nen (2016) TINDAKAN SPIONASE YANG DILAKUKAN NEGARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEPALA NEGARA PERANCIS DITINJAU DARI HUKUM DIPLOMATIK. .. pp. 1-10.

This list was generated on Thu Nov 23 13:31:34 2017 WIT.