PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN TAMAN MELATI DI SLEMAN (STUDI KASUS AP DAN AF)

GUNAWAN, IMELDA (2018) PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN TAMAN MELATI DI SLEMAN (STUDI KASUS AP DAN AF). S2 thesis, UAJY.

	Text (HALAMAN JUDUL) MIH025840.pdf Download (902kB)
	Text (BAB 1) MIH025841.pdf Download (244kB)
	Text (BAB 2) MIH025842.pdf Download (297kB)
	Text (BAB 3) MIH025843.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text (BAB 4) MIH025844.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text (BAB 5) MIH025845.pdf Download (9MB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Taman Melati Di Sleman (Studi Kasus AP dan AF)”. Tesis tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas proporsionalitas pada PPJB Apartemen Taman Melati ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS), serta perlindungan terhadap konsumen dan pihak ketiga yang menjadi kreditur bagi konsumen dalam jual beli unit Apartemen Taman Melati di Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan pendekatan kasus. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori keadilan dan konsep perlindungan hukum digunakan sebagai analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan asas proporsionalitas pada PPJB Apartemen Taman Melati belum memberikan keadilan bagi konsumen dilihat dari tahapan kontrak, karena asas kebebasan berkontrak belum dapat diterapkan maksimal. Pembuatan kontrak tidak dilakukan oleh kedua belah pihak, melainkan ditentukan terlebih dahulu oleh Developer, sehingga PPJB tersebut termasuk kontrak baku. Penerapan asas proporsionalitas pada PPJB ditinjau dari UURS lebih adil dibandingkan ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian yang sebagian bersifat memaksa dan mengatur, karena proporsionalitas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, dimana kewenangan tersebut didelegasikan kepada Tim Apprisal yang tidak berhubungan dengan Pihak Pertama maupun dengan Pihak Kedua. Perlindungan secara preventif terhadap pihak bank adalah melakukan Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa (PPJPK) dengan Nasabah dibuat dihadapan Notaris, karena dalam hal ini jenis jaminan berupa Apartemen Taman Melati belum selesai dibangun. Selain itu, Bank melakukan Perjanjian Beli Kembali dengan APP dibuat dihadapan Notaris. Perlindungan terhadap konsumen adalah melakukan Akad Istishna dengan BTN dan Akad Wakalah.

Actions (login required)

View Item