PERTIMBANGAN PENYIDIK DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERIAN ASSESSMENT TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Handoyo, Albertus Ismoko tri (2018) PERTIMBANGAN PENYIDIK DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERIAN ASSESSMENT TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA. S2 thesis, UAJY.

	Text (HALAMAN JUDUL) MIH025150.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) MIH025151.pdf Download (350kB)
	Text (BAB II) MIH025152.pdf Download (473kB)
	Text (BAB III) MIH025153.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text (BAB IV) MIH025154.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text (BAB V) MIH025155.pdf Download (217kB)

Abstract

Maraknya peredaran narkotika dan jenis baru narkotika, merupakan tantangan bagi BNN dan Polri dalam memberantas, penanggulangan narkotika. Salah satu upaya negara menekan peredaran narkotika, melalui BNN dan Polri serta peran serta masyarakat dalam menanggulangi,memberantas peredaran narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika dan peandu narkotika saat ini mendapatkan kesempatan melakukan rehabilitasi, baik medis maupun sosial melalui assessment. Bagi Korban Penyalahgunaan dan pecandu narkotika wajib mendapatkan assessment, sesuai Pasal 54 dan 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan metode pendekatan sejarah hukum dan politik hukum, sehingga mengetahui permasalah dalam pemberian assessment, baik dari pertimbangan, kendala dan kebijakannya. Pemerintah melakukan penegakan hukum dengan mengubah hukuman penjara (penal) menjadi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika, yang membuat kesan lebih manusiawi. Korban penyalahgunaan narkotika berhak mengajukan permohonan assessment melalui keluarga, penasehat hukum,baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan (terdakwa) melalui jaksa atau hakim. Syarat dikabulkannya assessment 1) tertangkap tangan, 2) barang bukti kurang dari 1 gram, 3) positif menggunakan narkotika,4) tidak terlibat jaringan narkotika, bukan pengedar dan bandar narkotika. Langkah pemerintah disatu sisi membuka pintu untuk tersangka mensiasati mendapatkan assessment untuk menghindari hukuman penjara, disatu sisi penegakan hukum yang tegas terasa berkurang dengan program rehabilitasi ini.

Actions (login required)

View Item