DISORGANISASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN ATURAN PEMBAGIAN KERJA (Studi Kasus Peralihan Tugas Penanganan Kegiatan Pendidikan Inklusi dari Sub Bidang Ekososbud ke Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappeda Kota Yogyakarta)

Lodar, Fredek Efendi (2010) DISORGANISASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN ATURAN PEMBAGIAN KERJA (Studi Kasus Peralihan Tugas Penanganan Kegiatan Pendidikan Inklusi dari Sub Bidang Ekososbud ke Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappeda Kota Yogyakarta). S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0SOS02785.pdf Download (438kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1SOS02785.pdf Download (105kB) | Preview
	Text (Bab II) 2SOS02785.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB)
	Text (Bab III) 3SOS02785.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
Preview	Text (Bab IV) 4SOS02785.pdf Download (123kB) | Preview

Abstract

Entitas dari organisasi modern tercermin (birokrasi) lewat tindakan kerja yang berlangsung di dalamnya diformat oleh seperangkat peraturan. Aktivitas kerja yang berlangsung di dalammnya hanya sekedar mengikuti tata aturan yang telah dibuat. Tujuannya adalah agar tercipta keteraraturan dalam proses kerja. Namun berdasarkan hasil temuan lapangan yang dijumpai dalam penanganan program pendidikan inklusi ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilainilai birokratsisasi, seperti adanya kekurangan kebutuhan personil dalam pos jabatan di Sub Bid Ekososbud, kemudian multi tafsir terhadap jobs description dan terjadinya peralihan tugas. Ketiga hal itu menandakan adanya kondisi disorganisasi birokrasi. Berangkat dari temuan itu, rumusan masalah dalam Karya Tulis Ilmiah ini adalah: Bagaimana disorganisasi birokrasi yang terjadi di Bappeda Kota Yogyakarta dalam penanganan Program Pendidikan Inklusi? Disorganisasi adalah konsep yang mengarah pada terjadinya kekacauan kerja dalam organisasi, dimana ada elemen di dalam struktur yang tidak mernjalankan fungsinya sebagimana mestinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadinya disorganisasi birokrasi baik dalam penerapan aturan pembagian kerja maupun dalam menata komposisi jumlah personil. Program pendidikan inklusi berdasarkan peraturan organisasi adalah tugas dari Sub Bid Ekososbud, namun praktek di lapangan program tersebut ditangani oleh Sub Bid Litbang. Disorganisasi yang juga terjadi dalam kaitannya dengan peraturan yakni, adanya multi tafsir terhadap peraturan yang menata mengenai pembagian kerja. Adanya pemahaman yang beragam mengenai program pendidikan inklusi adalah tugas Sub Bid Ekososbud ataukah Sub Bid Litbang. Disorganisasi yang ketiga yakni, keadaan jumlah personil pada Sub Bid Ekososbud tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ketiga hal ini adalah bentuk disorganisasi dalam birokrasim sebab sebagai sebuah organisasi modern, hal-hal itu sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal. Birokrasi adalah sebuah sistem yang pada prinsipnya menghendaki keteraturan dalam lingkungan kerja untuk terciptanya keteraturan, tata aturan yang telah dibuat harus diterapkan sebagimana bunyinya. Hal-hal yang memicu terjadinya kondisi disorganisasi perlu segera dibenahi. Saran yang diberikan adalah Bappeda perlu menambah pegawai dengan mengikutseratakan data-data yang kuat yang menunjukkan Sub Bid Ekososbud mengalami kekurangan personil. Kemudian berkaitan dengan adanya multi tafsir yang beragam terhadap jobs description yakni perlu dilakukan evaluasi terhadap departemenisasi secara lebih spesifik agar setiap unit kerja memperoleh kejelasan akan tugas dan tanggungjawab serta fungsi yang harus dimainkannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan personil dan adanya struktur organisasi yang jelas dalam memetakan tugas, persoalan peralihan tugas akan dapat diantisipasi.

Actions (login required)

View Item