KEWAJIBAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA TEMBAKAU (PTPN) ATAS HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN

PURI, PRASASTI ARTIKA (2019) KEWAJIBAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA TEMBAKAU (PTPN) ATAS HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN. S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) MIH026510.pdf Download (695kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) MIH026511.pdf Download (359kB) | Preview
	Text (BAB II) MIH026512.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text (BAB III) MIH026513.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)
	Text (BAB IV) MIH026514.pdf Restricted to Registered users only Download (919kB)
	Text (BAB V) MIH026515.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)

Abstract

Judul penelitian ini mengenai Kewajiban PT Perkebunan Nusantara Tembakau Atas Hak Kesehatan Reproduksi Pekerja Perempuan yang merupakan jenis penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja kewajiban yang sudah dilaksanakan PTPN atas hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan sesuai aturan yang berlaku dan menganalisis hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh PTPN. Penelitian menggunaan pendekatan perundang undangan dan politik hukum, teori kesetaraan gender dan stakeholders. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder antara lain buku hukum, asas hukum, pendapat ahli hukum dan non hukum, serta dilakukan wawancara dengan narasumber. Metode analisis data sekunder dilakukan berdasarkan sistematisasi vertikal dan horisontal. Proses berpikir penelitian yang digunakan deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu kewajiban yang telah PTPN penuhi terkait hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan ternyata masih hak pekerja secara umum berdasarkan perjanjian kerja yaitu hak mendapatkan gaji, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, belum spesifik dilakukan hak khusus pasal 76 Bab perempuan dan pasal 81 sampai 83 dalam Undang Undang tentang Ketenagakerjaan. Terkait hak kesehatan fungsi reproduksi perempuan, secara khusus belum ada diberikan hak pelayanan kesehatan misalnya ijin haid tetap dibayar dan fasilitas khusus kebutuhan pekerja perempuan, jadi tidak sesuai dengan Pasal 76, 81 sampai 83 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak khusus fungsi reproduksi perempuan. Kendala hak kesehatan reproduksi belum terpenuhi karena peraturan yang mengatur belum rinci pasal tentang hak kesehatan reproduksi pekerja perempuan, belum ada dana anggaran infrastruktur untuk pembangunan sarana prasarana terutama fasilitas khusus, kurangnya pengetahuan SDM pekerja perempuan, masih lemahnya pengawasan disnaker/pemerintah, prioritas permintaan produksi dari konsumen masih sedikit.

Actions (login required)

View Item