TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (STUDI KASUS MENURUNNYA POPULASI ORANG UTAN KALIMANTAN AKIBAT DEFORESTASI)

Susilaningsih Agung, Yasinta Natalia (2019) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (STUDI KASUS MENURUNNYA POPULASI ORANG UTAN KALIMANTAN AKIBAT DEFORESTASI). S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (HALAMAN AWAL) HK120340.pdf Download (634kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) HK120341.pdf Download (507kB) | Preview
	Text (BAB II) HK120342.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text (BAB III) HK120343.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) HK120344.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara mega-biodiversitas yang dikaruniai keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme (keunikan) ekologi dan organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi. Salah satu tempat dimana keanekaragaman hayati ini berada adalah di wilayah hutan. Keberadaan orang utan di hutan Indonesia, baik hutan Kalimantan maupun hutan Sumatera, seharusnya dapat menjadi kebanggaan tersendiri karena dengan hal itu orang utan menjadi simbol bahwa dua tempat tersebut memiliki keunikan dan kelengkapan keanekaragaman hayati yang melimpah. NAmun, mamalia terbesar yang senang hidup bergelantungan di pohon ini sudah dinyatakan sebagai hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah akibat jumlah populasinya yang semakin berkurang. Salah satu penyebab semakin berkurangnya populasi orang utan Kalimantan yakni deforestasi, yang pada akhirnya menyebabkan orang utan kalah bersaing dengan maraknya investasi yang mengorbankan jutaan hektar hutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif evaluatif, dimana penulis berupaya memaparkan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam implementasi UNCBD dalam mengatasi menurunnya populasi orang utan Kalimantan akibat deforestasi hutan serta menganalisis kendala yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sudah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai salah satu negara anggota yang meratifikasi UNCBD. Selain meratifikasi UNCBD dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, dalam mengimplementasikan UNCBD Pemerintah dibantu oleh berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintahan maupun Non-Govermental Organization. Hal itu diwujudkan melalui penyusunan rencana aksi konservasi populasi Orangutan Kalimantan dan berbagai program pengendalian deforestasi di Kalimantan. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan UNCBD, yakni bahwa UNCBD tidak menetapkan dan menjelaskan secara eksplisit terkait target yang harus dicapai oleh negara anggota, sehingga diperlukan acuan kepatuhan terhadap UNCBD seperti 20 AICHI Targets, serta konservasi orang-utan belum diprioritaskan mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang masih lebih mengutamakan pertumbuhan perekonomiannya.

Actions (login required)

View Item