KAJIAN POLITIK HUKUM PENUNJUKAN KUASA PAJAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN)

Endarsih, Sri Utami (2020) KAJIAN POLITIK HUKUM PENUNJUKAN KUASA PAJAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Sri Utami Endarsih) 1852028051.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 1852028053.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text 1852028054.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Kajian Politik Hukum Penunjukan Kuasa Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji implementasi, kendala, dan upaya mengatasi kendala penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Prosedur bernalar deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah dikembalikan ke Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Kendala yang dihadapi saat implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah terdapat perbedaan penerapan peraturan yang dipakai fiscus sebagai dasar untuk menerima atau menolak kuasa pajak. Berdasarkan analisis data menggunakan asas kepastian hukum dan pendekatan politik hukum maka upaya untuk mengatasi kendala implementasi penunjukan kuasa pajak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 63/PUU-XV/2017 adalah membuat pengaturan persyaratan penunjukkan kuasa pajak secara rigid dan terperinci dalam wadah peraturan perundang-undangan yang jelas dan tersendiri yaitu Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak, serta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perpajakan sehingga berdampak pada sepemahaman aturan dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi fiscus.

Actions (login required)

View Item