PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDY KASUS PADA PT UNIKASA KALIMANTAN TIMUR)

Lia, Rakhel (2015) PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDY KASUS PADA PT UNIKASA KALIMANTAN TIMUR). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Rakhel Lia) 135202004_bab 0.pdf Download (915kB) | Preview
Preview	Text 135202004_bab 1.pdf Download (531kB) | Preview
Preview	Text 135202004_bab 2.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 135202004_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text 135202004_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
Preview	Text 135202004_bab 5.pdf Download (315kB) | Preview

Abstract

Penelitian yang berjuduI pelaksanaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 terhadap pemutusan hubungan kerja study kasus pada PT Unikasa Kalimantan Timur ini difokuskan pada permasalahan antara lain: pelaksanaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE­ l3/MEN/SJ-HKlII2005, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut dalam menyelesaikan perrnasalahan pemutusan hubungan kerja. _ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HKlII2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ., 012/PPU-I12003 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja study kasus pada PT Unikasa Kalimantan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan wawancara serta studi pustaka dalam mengkaji dari perspektif teori kedudukan Mahkamah Konstitusi dalarn negara hukum, teori negara hukum dan teori keadilan. Hasil kesimpulan ini adalah: 1. Sudah mengaplikasikan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan memakai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ke dalam peraturan perusahaan. 2. Kenyataan yang ada, para pekerja atau buruh dalam perusahaan ini tidak ada memiliki perserikatan buruh hal ini membuat salah satu bukti kurangnya perhatian pemerintah dalam menyikapi bahwa pentingnya perserikatan buruh dalarn suatu perusahaan dapat membantu pemerintah dan pengusaha dalam mengatur dan mengawasi para pekerja atau buruh. 3. Dengan bekerja sarna antara pemerintah setempat dengan seluruh perusahaan setempat membuat trainning sebelum masa kerja pekerja atau buruh, selalu melakukan pertemuan untuk mengevaluasi akan keadaan diperusahaan dengan laporan dari perusahaan.

Actions (login required)

View Item