KEBEBASAN PERS DI PAPUA (Hubungan Kebebasan Pers dengan Kredibilitas Pemberitaan di Jayapura)

SINAMBELA, NARDA MARGARETHA (2022) KEBEBASAN PERS DI PAPUA (Hubungan Kebebasan Pers dengan Kredibilitas Pemberitaan di Jayapura). S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (NARDA MARGARETHA SINAMBELA) 17 090 6332 0.pdf Download (453kB) | Preview
Preview	Text 17 090 6332 1.pdf Download (458kB) | Preview
Preview	Text 17 090 6332 2.pdf Download (599kB) | Preview
	Text 17 090 6332 3.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB)
Preview	Text 17 090 6332 4.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kemerdekaan untuk berpendapat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak ini dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Implementasi dari kebebasan berpendapat juga berpengaruh terhadap dunia Pers Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi wajib mengatur dan melindungi wartawan saat melakukan aktivitas jurnalistiknya melalui UU No. 40 Tahun 1999. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol sosial. Selain itu, Pers juga berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog) dan hak-hak perorangan warga negara. Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2020 menunjukkan Indonesia berada di posisi 119 dari 180 negara. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap wartawan turut mencederai kebebasan pers di Indonesia. Mulai dari tahun 2006 sampai dengan September 2020 terdapat 785 laporan kasus kekerasan yang masuk. Mulai dari kekerasan fisik, penghancuran alat atau hasil data peliputan, ancaman kekerasan ataupun teror meyakinkan bahwa walaupun kebebasan pers di Indonesia sudah diberi jaminan oleh konstitusi dan Undang-Undang, aktivitas jurnalistik masih dapat dihalangi. Dari 34 provinsi di Indonesia, Papua masih berada di posisi terendah IKP tahun 2019. Skor Papua terletak pada angka 66,56 alias 'agak bebas' ataupun satu tingkatan di atas 'kurang bebas'. Pada tahun 2020 skor Papua mengalami kenaikan menjadi 70,42, namun tidak mengubah posisi untuk naik ke atas. Kategori ini tidak terlepas dari suasana sosial, politik, dan keamanan di Papua yang masih tergolong ke dalam kelompok rawan. Rendahnya kebebasan pers di Papua didukung dengan sulitnya akses untuk melakukan peliputan. Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua juga berperan menjadi basis media di Papua. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dan wilayah-wilayah terpencil di Papua, terkhususnya Jayapura, menjadikan tantangan tersendiri bagi para wartawan dalam menyajikan berita dan informasi yang kredibel kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebebasan pers dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Sampel dari penelitian ini adalah viii masyarakat di Kota Jayapura yang berumur 19 sampai dengan 45 tahun, berasal atau berdomisili di Kota Jayapura, pernah mengakses dan mengikuti perkembangan berita tentang Papua dan minimal pendidikan sedang menempuh S1 yang berjumlah 100 orang. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 38, yang telah diuji baik validitas maupun reliabilitasnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi pearson product moment untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Terdapat hubungan antara kebebasan pers dengan kredibilitas pemberitaan di Jayapura, serta kedua variabel ini berkolerasi positif; (2) Variabel kebebasan pers pada penelitian ini berada pada kategori sedang; (3) Variabel kredibilitas pemberitaan di Jayapura pada penelitian ini berada pada tingkat yang tinggi. Saran dari penulis terkait penelitian ini adalah lebih meningkatkan pencarian dan penggunaan studi yang lebih beragam terkait dimensi pada teori kebebasan pers, karena kebebasan pers di Indonesia terutama daerah rawan konflik dan kredibilitas pemberitaan dapat selalu diteliti untuk memperkaya kajian ilmu komunikasi. Akademisi, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan kebebasan pers agar kredibilitas pemberitaan yang diterima masyarakat baik.

Actions (login required)

View Item