KUANTIFIKASI RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI MENURUT PERSEPSI PEJABAT SKPD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Setyaningsih, Dwi Puji (2022) KUANTIFIKASI RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI MENURUT PERSEPSI PEJABAT SKPD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Dwi Puji Setyaningsih) 205103293_Bab 0.pdf Download (599kB) | Preview
Preview	Text 205103293_Bab 1.pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text 205103293_Bab 2.pdf Download (303kB) | Preview
	Text 205103293_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)
	Text 205103293_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 205103293_Bab 5.pdf Download (362kB) | Preview

Abstract

Pemerintah sebagai public service function mempunyai peran penting dalam penyediaan sarana dan prasarana melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa konstruksi. Untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, akuntabel, profesional tanpa ada korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan kuantifikasi risiko yang diharapkan dapat meningkatkan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang memperoleh predikat A berdasarkan hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah oleh Kemen PAN/RB Tahun 2020. Namun menurut penulis hasil ini tidak cukup dan masih perlu di buktikan mengingat pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi memiliki potensi risiko penyimpangan yang dapat terjadi dari pihak pengguna anggaran maupun pihak penyedia jasa konstruksi. Risiko penyimpangan yang terjadi akan sangat berdampak pada hasil pengadaan barang/jasa konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode HoR (House of Risk) yang akan digunakan untuk mengidentifikasi risiko (penyebab dan dampak) risiko yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa konstruksi serta memberikan rancangan aksi mitigasi risiko yang dapat dilakukan untuk meminimalkan tingkat risiko pada pengadaan barang/jasa konstruksi pemerintah. Hasil penelitian menunjukan dari 39 penyebab risiko pengadaan barang/jasa konstruksi yang sudah teridentifikasi, diperoleh 5 penyebab risiko prioritas dengan nilai Aggregate Risk Priority (ARP) terbesar yang berada diatas 55.68 adalah Adanya intervensi dari pihak luar, Pekerjaan konstruksi tidak selesai dengan nilai ARP sebesar 59.04, Pengangkatan PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja yang kurang kompeten dan kurang memenuhi persyaratan memiliki nilai ARP sebesar 59.28, Penyedia jasa tidak menggunakan peralatan yang sesuai mempunyai nilai ARP sebesar 74,88 serta Personil/tenaga ahli dilapangan yang tidak sesuai dengan personil/tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak/tanpa persetujuan PPK memiliki nilai ARP sebesar 86.58. Dari 5 penyebab risiko prioritas dengan nilai ARP terbesar, diperoleh 9 strategi penanganan yang direkomendasikan kepada pejabat SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Dan dari hasil perhitungan metode House of Risk 2 diperoleh 5 strategi penanganan risiko dengan nilai Effectiveness to Difficulty (ETD) tertinggi, yang akan dipakai dalam menangani 5 agen risiko prioritas.

Actions (login required)

View Item