KONSEKUENSI PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA TERTUTUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ASING

Simanullang, Damas Jaya (2022) KONSEKUENSI PERUBAHAN DAFTAR BIDANG USAHA TERTUTUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL ASING. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Damas Jaya Simanullang) 195203150_Bab 0.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 195203150_Bab 1.pdf Download (515kB) | Preview
Preview	Text 195203150_Bab 2.pdf Download (437kB) | Preview
	Text 195203150_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text 195203150_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
Preview	Text 195203150_Bab 5.pdf Download (264kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian dari penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji apakah tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai akibat perubahan daftar bidang usaha yang tertutup produksi senjata, mesiu dan peralatan perang menjadi industri pembuatan senjata kimia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berfikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kemanfaatan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa peraturan Penanaman Modal pasca perubahan Peraturan Cipta Kerja, dengan Peraturan Industri Pertahanan, menjadi tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian. Citra idealitas perundangan masih jauh dari realitas, ketidakkonsistenan antara peraturan Penanaman Modal dengan Peraturan pelaksana memberikan esensi ketidakpastian hukum penanam modal. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali memberi ketidakpastian hukum, dampaknya banyak tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya.

Actions (login required)

View Item