TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BEBAS DARI POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI DKI JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Iswadi, Albertus (2022) TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BEBAS DARI POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK DI DKI JAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Albertus Iswadi) 185202879_Bab 0.pdf Download (692kB) | Preview
Preview	Text 185202879_Bab 1.pdf Download (623kB) | Preview
Preview	Text 185202879_Bab 2.pdf Download (641kB) | Preview
	Text 185202879_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text 185202879_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 185202879_Bab 5.pdf Download (410kB) | Preview

Abstract

Penelitian hukum “Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Bebas dari Politik Identitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta”, bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi pada pemilihan umum kepala daerah secara serentak di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan sehingga dapat mendorong negara secara maksimal agar bertanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilihan umum kepala daerah untuk masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realitas di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa data primer yang merupakan data dari keterangan atau fakta yang diperoleh penulis secara langsung melalui penelitian lapangan dari lokasi penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa hasil wawancara ataupun keterangan dari calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah atau tim kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah DKI Jakarta dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pihak-pihak terkait. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, internet, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara (interview) dan studi kepustakaan. bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa negara masih pasif dalam melakukan tanggungjawabnya terhadap penggunakan politik identitas untuk mewujudkan demokrasi bebas dari politik identitas pada pemilihan umum kepala daerah serentak di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Actions (login required)

View Item