KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI KABUPATEN BIMA-NTB

Hermin, Bun (2023) KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI KABUPATEN BIMA-NTB. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Bun Hermin) 205203314_Bab 0.pdf Download (760kB) | Preview
Preview	Text 205203314_Bab 1.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 205203314_Bab 2.pdf Download (320kB) | Preview
	Text 205203314_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text 205203314_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
Preview	Text 205203314_Bab 5.pdf Download (290kB) | Preview

Abstract

Penelitian Kepastian Hukum Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Bima Dalam Kegiatan Pertanian Di Kabupaten Bima-NTB. Bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang mengatur sektor pertanian, kemudian kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Bima dalam upaya melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi petani di sektor pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah berusaha memberikan perlindungan maupun kepastian hukum bagi masyarakat di sektor pertanian dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan maupunkebijakan-kebijakan yang mengatur sektor pertanian, khususnya yang terkait dengan masalah pupuk dan standarisasi harga penjualan hasil tani. Akan tetapi peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang ada masih ada celah yang bisa merugikan petani dengan tidak adanya standarisasi harga atau ketetapan harga bawang merah yang sering terjadi masalah setiap tahunnya di Kabupaten Bima, juga dalam penerapannya cenderung tidak sesuai dengan ketetapan atau kententuan peraturan-peraturan yang ada. Maka, pemerintah harus menerapkan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang sudah ada, dan juga dalam penerapannya harus di awasi supaya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang sudah ada.

Actions (login required)

View Item