Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY (Analisis Framing Media atas Opini Narasumber sebagai Representasi Masyarakat tentang Polemik Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008 – 2013 dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas Jogja)

Eprilianty, Lidwina Chometa Halley (2009) Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY (Analisis Framing Media atas Opini Narasumber sebagai Representasi Masyarakat tentang Polemik Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008 – 2013 dalam SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas Jogja). S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0KOM02490.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1KOM02490.pdf Download (228kB) | Preview
	Text (Bab II) 2KOM02490.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
	Text (Bab III) 3KOM02490.pdf Restricted to Registered users only Download (732kB)
Preview	Text (Bab IV) 4KOM02490.pdf Download (67kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berisi tentang hasil analisis atas framing (pembingkaian) opini narasumber sebagai representasi masyarakat yang termuat dalam berita-berita headline SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Bernas Jogja soal polemik pengisian jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peneliti berupaya menemukan frame seperti apa yang dipakai terhadap opini yang disampaikan masyarakat (narasumber). Lalu bagaimana kebijakan redaksi soal pemilihan narasumber serta penempatan berita headline? Topik pengisian jabatan Gubernur DIY menarik untuk didalami karena Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja, yakni Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY dan didampingi Paku Alam IX selaku Wakil Gubernur DIY. Namun sayangnya, keistimewaan DIY belum memiliki payung hukum yang kuat sehingga menjelang berakhirnya masa jabatan Sultan HB X dan PA IX, timbul pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY periode selanjutnya. Hal itu menjadi masalah karena tidak mungkin Sultan HB X dan PA IX diangkat kembali karena sudah menjabat selama dua periode. Hal-hal itulah yang coba dijawab peneliti melalui analisis pada dua level, yaitu level teks pada beberapa berita utama (headline) kedua koran serta level konteks dengan mewawancarai pihak redaksi KR dan Bernas Jogja. Peneliti melakukan analisis teks dengan bantuan lembar koding (coding sheet) perangkat framing Pan dan Kosicki yang memuat struktur skriptural, tematis, sintaksis, dan retoris. Keempat perangkat tersebut membantu peneliti menemukan frame dari masingmasing koran lokal. Berdasarkan temuan tekstual dan kontekstual, peneliti menyimpulkan bahwa KR cenderung menyoroti dan mengangkat pendapat anggota DPRD DIY, sedangkan Bernas Jogja lebih cenderung pada pendapat para pakar atau akademisi. Selain itu dari sisi kebijakan redaksi, keduanya melakukan pemilihan narasumber berita headline dengan kriteria tertentu. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa ada tujuh kategori kelompok masyarakat yang dinilai layak sebagai narasumber pada berita headline, antara lain aktor politik (anggota DPR RI, anggota DPRD DIY, pengurus partai, koordinator aksi, koordinator paguyuban masyarakat), aparat pemerintah (presiden, Menteri Dalam Negeri, pemerintah provinsi, Sultan HB X selaku gubernur DIY), kelompok profesi (praktisi hukum), dan kelompok intelektual (pengamat politik, budayawan, seniman, dosen). Tentunya segala kebijakan redaksi pada kedua koran lokal serta latar belakang media turut mempengaruhi proses konstruksi pada berita sehingga masing-masing koran memiliki kecenderungan pro penetapan gubernur DIY. KR cenderung pro penetapan gubernur DIY karena faktor ideologi media yang mengutamakan kepentingan publik, sedangkan Bernas Jogja lebih disebabkan prinsip medianya yang pro bisnis sehingga berita-berita polemik ditempatkan sebagai headline demi meraih keuntungan dan menarik pembaca.

Actions (login required)

View Item