KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN

Andreyan, Giovanni Oryssa Sativa (2023) KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Giovanni Oryssa Sativa Andreyan) 205203347_Bab 0.pdf Download (426kB) | Preview
Preview	Text 205203347_Bab 1.pdf Download (397kB) | Preview
Preview	Text 205203347_Bab 2.pdf Download (517kB) | Preview
	Text 205203347_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text 205203347_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
Preview	Text 205203347_Bab 5.pdf Download (369kB) | Preview

Abstract

Tesis ini berjudul “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Konsumen”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab adanya perbedaan pandangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Mahkamah Agung terkait kewenangan menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen serta untuk mengkaji batasan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke depan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen untuk mewujudukan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka serta wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pandangan antara BPSK dan Hakim Agung yaitu perbedaan cara pandang dalam melihat sebuah sengketa, BPSK yang tetap berkeyakinan bahwa sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen adalah wewenangnya, kriteria sengketa yang kurang jelas yang menjadi wewenang BPSK, dan tidak adanya batasan limitatif terhadap kewenangan BPSK pada Undang Undang Perlindungan Konsumen. Yang menjadi batasan wewenang BPSK adalah pengertian sengketa konsumen perlu diperjelas lagi bahwa sengketa wanprestasi termasuk sengketa yang menjadi wewenang BPSK, sengketa yang dapat ditangani BPSK hanyalah sengketa dengan kerugian kecil, dan ketika di dalam perjanjian pembiayaan konsumen sudah ditentukan tempat penyelesaian sengketa di pengadilan BPSK wajib menolaknya.

Actions (login required)

View Item