PENYELESIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK ULAYAT KERET RUMBIAK SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

Ronsumbre, Markus Metusalach (2013) PENYELESIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK ULAYAT KERET RUMBIAK SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.

[img]
Preview
Text (Halaman Judul)
0MIH01581.pdf

Download (859kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
1MIH01581.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab II)
2MIH01581.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Bab III)
3MIH01581.pdf
Restricted to Registered users only

Download (506kB)
[img] Text (Bab IV)
4MIH01581.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text (Bab V)
5MIH01581.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian engketa penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak dan kepastian hukum penyelesaian sengketa penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder,yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Analisis secara kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu proses berfikir yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua telah dilaksanakan melalui Sidang Para-Para Adat Dewan Adat Biak berdasarkan hukum adat setempat, Kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Gantirugi/kompensasi bagi anggota Keret Rumbiak lain yang dirugikan. Penyelesaian sengketa penguasaan tanah hakulayat Keret Rumbiak mengandung kepastian hukum, karena berdasarkan asas musyawarah mufakat dan kerukunan.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Penyelesaian sengketa tanah ulayat, Kepastian hukum pengadaan tanah.
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 11 Apr 2013 13:09
Last Modified: 03 May 2013 10:49
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/311

Actions (login required)

View Item View Item