PRINSIP LEX SPECIALIS DAN LEX GENERALIS NORMA HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA

Hatidame, Andika Refo (2024) PRINSIP LEX SPECIALIS DAN LEX GENERALIS NORMA HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PENGURUSAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Andika Refo Hatidame) 225214660_Bab 0.pdf Download (715kB) | Preview
Preview	Text 225214660_Bab 1.pdf Download (660kB) | Preview
Preview	Text 225214660_Bab 2.pdf Download (663kB) | Preview
	Text 225214660_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)
	Text 225214660_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 225214660_Bab 5.pdf Download (513kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini melihat konflik norma antara prinsip-prinsip lex specialis dan lex generalis dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan, penundaan dalam proses penyelesaian, dan potensi ketidakadilan terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji, menemukan dan menganalisis penyelesaian konflik penggunaan prinsip lex specialis dan lex generalis dalam perspektif norma hukum urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data, melakukan analisis kualitatif, dan menggunakan penalaran deduktif untuk kesimpulan, dengan pendekatan konseptual prinsip norma hukum lex specialis dan lex generalis dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menetapkan ruang lingkup dan batasan kewenangan masing-masing kementerian dengan lebih jelas, sehingga meminimalisir konflik kewenangan antar kementerian dan memastikan bahwa setiap kementerian menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang. Jika substansi pada Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada pasal 4 dan 5 yang menyebutkan jenis-jenis urusan pemerintahan harusnya diperhatikan lagi penjabaran norma sebagai pengurusan dan pengaturan kewenangannya yang terkandung pada asas tujuan jelas dan asas organ yang tepat agar undang-undang rezim bersifat politik ini terarah atau pun usulan modifikasi setiap menteri dengan perintahnya dengan satu urusannya yang dirangkai agar setiap menteri tidak overlapping pada aturan yang sama dalam bentuk tugasnya sama agar tugasnya jelas sebagai ius constituendum kedepannya.

Actions (login required)

View Item