PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PRAKTIK CURANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pangkey, Georgiana Amelia (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PRAKTIK CURANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Georgiana Amelia Pangkey) 210514132_Bab 0.pdf Download (1MB)
	Text 210514132_Bab 1.pdf Download (438kB)
	Text 210514132_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB)
	Text 210514132_Bab 3.pdf Download (790kB)

Abstract

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah proses yang penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. PPDB diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pelaksanaan PPDB terdiri dari 4 jalur pendaftaran salah satunya adalah sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan salah satu aspek yang krusial dalam PPDB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem zonasi diterapkan dengan tujuan untuk pemerataan akses pendidikan bagi semua siswa, namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan penyalahgunaan seperti manipulasi domisili dan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan akses ke sekolah yang lebih favorit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi praktik curang dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah daerah, tindakan pengawasan, serta upaya mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah seperti sosialisasi, penguatan pengawasan, dan penerapan sistem pendaftaran online, tantangan besar tetap ada dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PPDB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga integritas sistem PPDB dan perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan pengawasan serta penerapan teknologi guna meminimalisir praktik curang dalam seleksi PPDB.

Actions (login required)

View Item