KAJIAN TERHADAP KESIAPAN PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010

SANI, SANTI (2013) KAJIAN TERHADAP KESIAPAN PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0MTS01737.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1MTS01737.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2MTS01737.pdf Download (411kB) | Preview
	Text (Bab III) 3MTS01737.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text (Bab IV) 4MTS01737.pdf Restricted to Registered users only Download (914kB)
Preview	Text (Bab V) 5MTS01737.pdf Download (363kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2012, serta diwajibkan membentuk ULP (Unit Layanan Pengadaan) paling lambat tahun anggaran 2014. Diperkuat juga dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 13/SE/M/2011 tahun 2011 tentang pelaksanaan e-procurement yang menyatakan bahwa berdasarkan evaluasi e-procurement untuk tahun 2011 pelaksanaan full e-procurement perlu dilakukan perluasan wilayah cakupannya, maka berdasarkan peraturan diatas maka peneliti melakukan kajian terhadap kesiapan pelaksanaan e-procurement di Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan keseluruh Instansi Pemerintahan Daerah yang melakukan kegiatan lelang di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 18 Instansi. Kuesioner disebar masing-masing instansi sebanyak 2 (dua) eksemplar yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang. Jumlah kuesioner yang disebar adalah 36 eksemplar. Enam kuesioner tidak kembali, jadi jumlah kuesioner yang terkumpul sebanyak 30 eksemplar. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan persentase, nilai ratarata (mean), dan nilai simpangan baku. Analisis yang digunakan adalah analisis pemeringkatan nilai rata - rata dan analisis korelasi Pearson. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan telah menerapkan sistem e-procurement dalam pelaksanaan lelang namun dari 15 instansi hanya 5 instansi yang sudah siap dalam pelaksanaan e-procurement. Hal ini dikarenakan kurangnya pengadaan sarana dan prasarana yang dapat melaksanakan seluruh kegiatan pelelangan yang ada dengan menggunakan metode e-procurement. Hasil analisis Korelasi Pearson menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kesiapan dengan tingkat kesulitan pelaksanaan e-procurement di Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Actions (login required)

View Item