PERAN PEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENERTIBAN HUKUM PENGGUNAAN KNALPOT BISING DI KABUPATEN SLEMAN

Rosario, Reinardus Mario (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENERTIBAN HUKUM PENGGUNAAN KNALPOT BISING DI KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Reinardus Mario Rosario) 210514290_Bab 0.pdf Download (485kB)
	Text 210514290_Bab 1.pdf Download (410kB)
	Text 210514290_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB)
	Text 210514290_Bab 3.pdf Download (801kB)

Abstract

Penggunaan knalpot bising yang marak di kalangan anak muda mengganggu ketenangan lingkungan dan melanggar hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kepolisian menindak pelanggaran ini melalui razia berdasarkan regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi hukum terkait penggunaan knalpot pada kendaraan roda dua, mengkaji upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah, serta meneliti penegakan hukum oleh kepolisian di Kabupaten Sleman dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berbasis sumber hukum primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku. PERMEN No. P.56/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 mengatur batas kebisingan kendaraan, dengan ambang batas 77-83 desibel, sementara Pasal 285 UU LLAJ menetapkan sanksi pidana bagi pelanggar. Meskipun sudah terdapat regulasi, pelanggaran masih sering terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum. Saat ini, penegakan hukum masih bersifat persuasif melalui sosialisasi yang dilauan oleh Pemerintah Daerah. Untuk efektivitas yang lebih baik, diperlukan langkah lebih tegas terhadap produsen dan penjual knalpot bising serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Actions (login required)

View Item