ASAS DEMOKRASI EKONOMI PADA PP NOMOR 28 TAHUN 2024 TERKAIT PEMBATASAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR

Dimalouw, Maria Christina (2025) ASAS DEMOKRASI EKONOMI PADA PP NOMOR 28 TAHUN 2024 TERKAIT PEMBATASAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Maria Christina Dimalouw) 235215257_Bab 0.pdf Download (882kB)
	Text 235215257_Bab 1.pdf Download (744kB)
	Text 235215257_Bab 2.pdf Download (960kB)
	Text 235215257_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB)
	Text 235215257_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 235215257_Bab 5.pdf Download (820kB)

Abstract

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pembatasan penjualan rokok kepada anak dibawah umur (PP Kesehatan), sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP Kesehatan memuat beberapa kebijakan terbaru seputar regulasi penjualan rokok ini menuai polemik karena dinilai mempersempit usaha, lapangan kerja, berdampak kepada pedagang kecil, ritel, tenaga kerjanya, juga terhadap warung kelontong yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok, juga mematikan sektor UMKM, Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, dan berpotensi bertentangan dengan asas Demokrasi Ekonomi yang menurut penjelasan Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam Pasal 2 huruf b, adalah pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan politik hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yang akan mengkaji data sekunder (pendapat ahli maupun teori) yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum mengikat atau hukum positif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Metode analisis dengan melakukan interpertasi atas bahan-bahan hukum yang sudah diolah, dimana bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan dengan proses berpikir secara deduktif yaitu bertolak dari hal yang umum hingga yang bersifat khusus. Para pengambil kebijakan juga harus mengakui ada kontribusi besar dari industri tembakau maka kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif.

Actions (login required)

View Item