KEPASTIAN HUKUM TENTANG STATUS KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH KERUGIAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DADI, AGUSTINUS FERDINANDUS PASKALINO (2011) KEPASTIAN HUKUM TENTANG STATUS KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH KERUGIAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. S2 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0MIH01327.pdf

Download (846Kb)
[img] Text (Bab I)
1MIH01327.pdf

Download (100Kb)
[img] Text (Bab II)
2MIH01327.pdf

Download (171Kb)
[img] Text (Bab III)
3MIH01327.pdf
Restricted to Registered users only

Download (106Kb)
[img] Text (Bab IV)
4MIH01327.pdf
Restricted to Registered users only

Download (255Kb)
[img] Text (Bab V)
5MIH01327.pdf

Download (8Mb)

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis tentang kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara di lingkungan BUMN Persero dan implikasinya terhadap masalah kerugian negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan untuk menemukan pengaturan yang seharusnya digunakan (das sollen) berkaitan dengan status yuridis keuangan negara di lingkungan BUMN Persero dan implikasinya terhadap masalah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum dan politik hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, hukum positif seperti UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara telah memberikan kepastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara, demi menciptakan mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, penuh kehatihatian, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Konsekuensinya, segala pengaturan hukum yang berbeda dan menimbulkan keraguan harus tetap mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara. Kedua, pengaturan tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara membawa implikasi bahwa direksi dan komisaris BUMN Persero dapat dikenai tuntutan pidana korupsi (selain perdata dan administrasi) jika dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, keputusan dan tindakannya memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kerugian negara yang diakibatkan oleh keputusan dan tindakan tersebut. Hal ini didasarkan pada good will untuk menyelamatkan keuangan negara demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: status keuangan negara, BUMN Persero, kerugian negara, tindak pidana korupsi.
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Bisnis
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 28 Oct 2013 10:22
Last Modified: 28 Oct 2013 10:22
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4157

Actions (login required)

View Item View Item