KEPASTIAN HUKUM TENTANG STATUS KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH KERUGIAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DADI, AGUSTINUS FERDINANDUS PASKALINO (2011) KEPASTIAN HUKUM TENTANG STATUS KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN BUMN PERSERO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH KERUGIAN NEGARA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0MIH01327.pdf Download (866kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1MIH01327.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2MIH01327.pdf Download (176kB) | Preview
	Text (Bab III) 3MIH01327.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text (Bab IV) 4MIH01327.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
Preview	Text (Bab V) 5MIH01327.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis tentang kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara di lingkungan BUMN Persero dan implikasinya terhadap masalah kerugian negara dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan untuk menemukan pengaturan yang seharusnya digunakan (das sollen) berkaitan dengan status yuridis keuangan negara di lingkungan BUMN Persero dan implikasinya terhadap masalah kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum dan politik hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, hukum positif seperti UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara telah memberikan kepastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara, demi menciptakan mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, penuh kehatihatian, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Konsekuensinya, segala pengaturan hukum yang berbeda dan menimbulkan keraguan harus tetap mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara. Kedua, pengaturan tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara membawa implikasi bahwa direksi dan komisaris BUMN Persero dapat dikenai tuntutan pidana korupsi (selain perdata dan administrasi) jika dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN Persero, keputusan dan tindakannya memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kerugian negara yang diakibatkan oleh keputusan dan tindakan tersebut. Hal ini didasarkan pada good will untuk menyelamatkan keuangan negara demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Actions (login required)

View Item