PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA MENURUT OTONOMI KHUSUS PAPUA

BONSAPIA, SOFIA (2008) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA MENURUT OTONOMI KHUSUS PAPUA. S2 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0MIH01164.pdf

Download (65Kb)
[img] Text (Bab I)
1MIH01164.pdf

Download (73Kb)
[img] Text (Bab II)
2MIH01164.pdf

Download (98Kb)
[img] Text (Bab III)
3MIH01164.pdf
Restricted to Registered users only

Download (52Kb)
[img] Text (Bab IV)
4MIH01164.pdf
Restricted to Registered users only

Download (107Kb)
[img] Text (Bab V)
5MIH01164.pdf

Download (180Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang MRP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui Perlindungan MRP terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Faktor-faktor yang merupakan kendala atau hambatan MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, dan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan penulisan tesis ini. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Papua di bentuk MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang MRP belum dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Akibatnya MRP belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini tampak pada lambannya Pemerintah Provinsi dan DPRP membentuk Perdasus yang mengatur teknis operasional Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dan sejumlah tugas dan wewenang MRP yang diamanatkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, baru 2 (dua) yang dapat di laksanakan yaitu pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP, dan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Perdasus yang dibentuk oleh Gubernur bersama DPRP yaitu Perdasus tentang Pembagian Dana Otsus dan Perdasus tentang Pendidikan.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua, Hak-hak Orang Asli Papua
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 12 Dec 2013 08:34
Last Modified: 12 Dec 2013 08:34
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4505

Actions (login required)

View Item View Item