Peran Humas di Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat I dan II di Indonesia

Rosamarina, Christin (2014) Peran Humas di Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat I dan II di Indonesia. S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0KOM03805.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1KOM03805.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (Bab II) 2KOM03805.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text (Bab III) 3KOM03805.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
Preview	Text (Bab IV) 4KOM03805.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Revitalisasi humas pemerintah yang dimulai pada tahun 2007 memberikan angin segar bagi aktivitas humas di organisasi pemerintahan. Humas pemerintah semakin giat menjalankan aktivitasnya yang tidak hanya dalam bidang public service namun juga menjalankan aktivitasi komunikasi strategis. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran humas di organisasi Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, yaitu Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran humas di organisasi Pemerintah Derah Tingkat I dan II. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis tugas pokok dan fungsi (tupoksi) beserta aktivitas di lapangan di kedua organisasi lalu dikelompokkan berdasarkan teori empat peran public relation menurut Glenn M. Broom, yaitu Sebagai Penasihat Ahli, Fasilitator Komunikasi, Fasilitator Pemecah Masalah, dan Teknisi Komunikasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam (in depth interview) langsung dengan 7 informan untuk mengumpulkan data penelitian. Informan tersebut merupakan Kabag Humas Pemda DIY dan dua Kasubbag Humas Pemda DIY sebagai wakil dari Pemerintah Daerah Tingkat I. Lalu Kabag Humas Pemkab Sleman dan tiga Kassubag Pemkab Sleman Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil bahwa kedua organisasi, yaitu Pemda DIY dan Pemkab Sleman sama-sama memiliki tiga dari empat peran humas yang ada. Peran tersebut adalah sebagai Fasilitator Komunikasi, Fasilitator Pemecah Masalah, dan Teknisi Komunikasi. Perbedaannya terletak pada pelaku aktivitas peran, karena adanya perbedaan Subbagian di kedua organisasi. Selain itu, dari aktivitas sebagai Teknisi Komunikasi, ditemukan bahwa aktivitas atau pun kegiatan di Pemkab Sleman yang notabene Pemerintah Daerah Tingkat II lebih banyak daripada Pemda DIY yang justru merupakan Pemerintah Daerah Tingkat I. Namun secara keseluruhan, aktivitas kehumasan di kedua organisasi ini sudah cukup aktif.!

Actions (login required)

View Item