POLITIK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

HARIANJA, DANIEL (2015) POLITIK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MIH001714.pdf Download (2MB)
	Text (Bab I) MIH101714.pdf Download (106kB)
	Text (Bab II) MIH201714.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text (Bab III) MIH301714.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text (Bab IV) MIH401714.pdf Download (104kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi peraturan perundang undangan di Indonesia dalam perlindungan terhadap data pribadi dan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini yuridis normatif. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peundang-undangan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, eksistensi peraturan perundang undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebenarnya telah ada, namun tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan apabila peraturan tersebut memuat setiap informasi pribadi yang berisi nomor KK, NIK (nomor KTP), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting dapat dikatakan bahwa data pribadi eksis dan data pribadi dalam peraturan yang bersangkutan wajib dilindungi. Kedua, pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia seyogyanya memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif sehingga pelayanan penyajian informasi berkaitan dengan data pribadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan mempunyai arti yang sangat penting yaitu untuk menyusun rencana program pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan arsip dapat diketahui bermacam-macam informasi yang sudah dimiliki, dapat ditentukan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan potensi yang ada secara maksimal. Dalam kaitan dengan Pembentukan hukum mengenai data pribadi pada masa mendatang, pemerintah perlu menciptakan peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut melalui pembaruan dari hukum yang telah ada dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju dewasa ini. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data, apalagi perpindahan data pribadi atau data privasi sangat mudah terjadi.

Actions (login required)

View Item