KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM LELANG EKSEKUSI TERHADAP PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET)

NUGROHO, JUNI PRASETYO (2015) KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM LELANG EKSEKUSI TERHADAP PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET). S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MIH001897.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I) MIH101897.pdf Download (222kB)
	Text (Bab II) MIH201897.pdf Download (400kB)
	Text (Bab III) MIH301897.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (Bab IV) MIH401897.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text (Bab V) MIH501897.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan DalamLelang Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) bertujuan untuk mengetahui,mengevaluasi dan diharapkan memberikan rekomendasi akan hambatan dan upaya pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dengan adanya perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena mendasarkan kepada norma-norma hukum positif. Pendekatan yang dipergunakan adalah Pendekatan sejarah hukum dan Pendekatan Politik Hukum untuk melihat perkembangan pelaksanaan eksekusi jaminan yang mempunyai kekuatan eksekutorial dengan adanya perlawanan oleh pihak ketiga dan memberikan solusi penyelesaian hambatan –hambatan yuridis lelang eksekusi hak tanggungan dimasa yang akan datang. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah adanya Ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Terjadi ketidakharmonisan antara UUHT dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. UUHT mendalilkan sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat di eksekusi melalui tata cara lelang, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mendalilkan Lelang eksekusi hak tanggungan dapat dibatalkan dengan adanya gugatan Pihak Ketiga. Meksipun Pasal 20 UUHT berisi ketentuan adanya hak yang diutamakan bagi bank untuk menjalankan haknya mendapatkan pembayaran hutang dengan cara melakukan penjualan hak tanggungan baik dengan pelelangan maupun secara langsung. Hak tanggungan merupakan bagian terpenting dari perbankan yang menyalurkan kreditnya pada masyarakat, karena dengan hak tanggungan bank mempunyai jaminan pembayaran kreditnya apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata nasabah debitur ingkar janji (wanprestasi). Hak tanggungan yang berupa hak atas tanah sudah selayaknya memiliki asas publisitas yaitu hak atas tanah yang dibebani oleh hak tanggungan ditunjuk secara khusus, sehingga kelak dikemudian hari bisa dieksekusi

Actions (login required)

View Item