KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTAMBANGAN DALAM HUBUNGAN DENGAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

MAMBUR, YOHANES FEBRIAN VIANNEY (2015) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PERTAMBANGAN DALAM HUBUNGAN DENGAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. S2 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0MIH02152.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Bab I)
1MIH02152.pdf

Download (2MB)
[img] Text (Bab II)
2MIH02152.pdf

Download (1MB)
[img] Text (Bab III)
3MIH02152.pdf
Restricted to Registered users only

Download (997kB)
[img] Text (Bab IV)
4MIH02152.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10MB)
[img] Text (Bab V)
5MIH02152.pdf

Download (507kB)

Abstract

Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Dalam Hubungan Dengan Desentralisasi Di Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan kebijakan pemerintah daerah dalam hubungan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi dan ekologi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah daerah mampv mensejahterakan rakyat. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris. Desain disentrailsasi asimetris ini dikarenakan model Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya.Model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparatur yalig profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. 2. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. 3. Kebijakan pertambangan harus berdasarkan kajian sosiologi ekologi.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: kebijakan pemerintah daerah, pertambangan, desentralisasi
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 05 Feb 2016 11:01
Last Modified: 05 Feb 2016 11:01
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/8709

Actions (login required)

View Item View Item