Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru

TUNGGAL, ALFINES (2015) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH02174.pdf Download (601kB)
	Text (Bab I) 1MIH02174.pdf Download (750kB)
	Text (Bab II) 2MIH02174.pdf Download (1MB)
	Text (Bab III) 3MIH02174.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB)
	Text (Bab IV) 4MIH02174.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (Bab V) 5MIH02174.pdf Download (402kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. ini difokuskan pada permasalahan antara lain: mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala pengawasan terhadap implementasi Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersiahan. Penulis tertarik pada judul tersebut karena ingin mengetahui kinerja para wakil rakyat (DPRD) yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan mengupayakan solusi guna menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya dari perspektif teori Otonomi Daerah, teori Retribusi, teori pengawasan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di kabupaten Kepulauan Aru belum dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yaitu berkaitan dengan pelaksanaan oleh badan pemerintahan yang khusus menangulangi retribusi dan persampahan dalam hal ini BPLH, selain itu kurang adanya dukungan angaran yang cukup. Faktor lainnya yang berkaitan dengan standar menajemen pengawasan yang menjadi pedoman fungsi pengawasan secara eksplisit tiadak diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadapa implemntasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru tidak dilakukan dengan rencana dan strategi program yang baik. (3) Upaya yang dilakukan anggota DPRD terhadap faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melihat pada kurangnya ketersediaannya angaran yang dilimpahkan untuk pembiayaan infratruktur pendukung kebersihan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru mengambil kebijakan dengan mengutamakan masukan dari masyarakat secara tertulis, maupun lisan, sehinga pengawasan atas pelaksanaan Perda tersebut bisa tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Actions (login required)

View Item