PENCEGAHAN PENCEMARAN, PERUSAKAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KEBIJAKAN SISTEM PERIZINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rhiti, Hyronimus and Sri Pudyatmoko, Y. PENCEGAHAN PENCEMARAN, PERUSAKAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KEBIJAKAN SISTEM PERIZINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Text (Penelitian Ilmu Hukum) HK29005.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa perubahan yang salah satunya ialah bahwa izin lingkungan yang dahulu tidak dikenal sekarang menjadi prasyarat izin usaha atau kegiatan. Untuk memperoleh izin lingkungan didahului dengan adanya keputusan kelayakan lingkungan dengan terlebih dahulu memenuhi Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan), UKLUPL (Upaya pengelolaan lingkungan-Upaya pemantauan lingkungan). Jika ada pejabat publik memberikan izin usaha kepada pemohon yang tidak memiliki izin lingkungan, maka pejabat publik itu bisa dugugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau dipidana. Akan tetapi izin lingkungan bukan satu-satunya syarat bagi kegiatan usaha, masih ada sejumlah izin yang lain yang mesti dipenuhi sebelum kegiatan usaha dijalankan. Untuk itu mesti diperlukan jalan keluar yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga tidak menghambat dunia usaha sekaligus tidak mengancam kelestarian lingkungan. Dengan penelitian ini diharapkan akan diketemukan sistem perizinan yang tidak berbelit, sekaligus persyaratan yang relevan dalam perizinan lingkungan yang dapat dipergunakan dalam perbaikan sistem perizinan di daerah. Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundangundangan dan dokumen yang relevan, sementara untuk data lapangan diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan nara sumber dan pemangku kepentingan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif yang lebih memfokuskan kepada kajian terhadap persoalan di lapangan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum positif. Dengan kajian ini diharapkan dapat diketemukan mengenai sistem perizinan lingkungan yang baik, mencakup persyaratan, mekanisme penanganan permohonan izin, pertimbangan di dalam memutuskan permohonan izin dan sistem perizinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan, khususnya perizinan di bidang lingkungan hidup.

Actions (login required)

View Item