IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN BANJARNEGARA PADA TAHUN 2015

Wicaksono, Aris Gunawan (2016) IMPLEMENTASI DANA DESA DI KECAMATAN BANJARNEGARA PADA TAHUN 2015. .. pp. 1-15. ISSN .

Text (Jurnal EA19463) Jurnal EA19463.pdf Download (741kB)

Abstract

Salah satu hal yang menjadi tuntutan dalam pemerintahan saat ini adalah terkait dengan transparansi dan juga keterbukaan informasi kepada publik. Tuntutan untuk memberikan informasi yang transparan dan jujur tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga ditujukan kepada pemerintah desa. Hal ini kemudian diwujudkan dengan disahkannya regulasi yang secara khusus mengatur tentang desa yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian Kiki Debi Sintia (2016) menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun bantuan pemerintah. Program pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat program bantuan dana berupa dana desa yang disalurkan ke setiap desa. Meskipun pemberian dana desa ini telah banyak menyita perhatian karena telah menumbuhkan harapan dan optimisme banyak pihak, namun pada kenyataannya pemberian dana desa masih belum maksimal karena terkendala beberapa hal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dana desa di wilayah Kecamatan Banjarnegara pada tahun 2015 serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam implementasi dana desa tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara, dan metode observasi. Data sekunder diperoleh dengan metode dokumenter melalui penelusuran data di internet, dokumen, buku, arsip, laporan, dan lain-lain Berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar implementasi dana desa di Kecamatan Banjarnegara sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kemudian, untuk kendala yang dialami pemerintah desa dalam implementasi dana desa secara garis besar meliputi kurangnya informasi yang diperoleh pemerintah desa mengenai dana desa, kendala dari sisi regulasi, dan kenda dari tenaga pendamping.

Actions (login required)

View Item