STATUS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

SALDANHA, THOMAS XIMENES (2017) STATUS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) MIH017110.pdf Download (799kB)
	Text (Bab I) MIH017111.pdf Download (219kB)
	Text (Bab II) MIH017112.pdf Download (343kB)
	Text (Bab III) MIH017113.pdf Download (177kB)
	Text (Bab IV) MIH017114.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text (Bab V) MIH017115.pdf Download (234kB)

Abstract

Tesis yang berjudul : “Status Tanah Dan Bangunan Milik Perorangan Warga Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste”, bertujuan untuk mengetahui : Bagaimana sataus tanah dan bangunan milik perorangan warga Negara Indonesia setelah kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste dan untuk mengetahui apakah status tanah dan bangunan milik perorangan warga negera Indonesia setelah kemerdekaan Republik Demokratik Timor-Leste beralih menjadi milik República Democrática de Timor-Leste dan mendapatkan ganti rugi serta untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi oleh perorangan warga negara Indonesia mengenai status tanah dan bangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum emiris dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis data bersumber pada data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen atau studi pustaka. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dianalisis secara kualitatif. Teori suksesi negara digunakan sebagai dasar dalam analisis dan mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status tanah dan bangunan milik perorangan warga negara Indonesia yang berada di Timor-Leste telah beralih kepada pemerintah Timor-Leste. Kemudian pemerintah Timor-Leste tidak memiliki infrastruktur hukum atau peraturan perundang-undangan pertanahan yang mengatur tentang pengembalian aset-aset tidak bergerak milik perorangan Warga Negara Indonesia.

Actions (login required)

View Item