KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UKIRAN SUKU ASMAT DI KABUPATEN ASMAT

Muyak, Joseph (2013) KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UKIRAN SUKU ASMAT DI KABUPATEN ASMAT. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0MIH01594.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1MIH01594.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2MIH01594.pdf Download (469kB) | Preview
	Text (Bab III) 3MIH01594.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)
	Text (Bab IV) 4MIH01594.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
Preview	Text (Bab V) 5MIH01594.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Di Kabupaten Asmat. Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Di Kabupaten Asmat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum dan non hukum dari literatur dan pendapat dari para nara sumber tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Ukiran Suku Asmat Metode pengumpulan data melalui wawancara dan Studi Kepustakaan. Analisis datameliputi deskripsi, sistematisasi, analisis, iterpretasi, dan menilai hukum positif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perlu peran Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Asmat dalam rangka melindungi ukiran suku Asmat karena memiliki kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Berdasarkan kewenangan khusus ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Asmat dapat membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah, karena Peraturan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai payung hukum di daerah berdasarkan hirarki peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebagai dinas teknis terkait berkerjasama dengan Organisasi Lembaga Masyarakat Adat Asmat (LMAA), dalam melakukan pengawasan dan pendataan terhadap semua motif ukiran dari 12 rumpun suku Asmat. Peraturan Daerah tersebut dibentuk berlandaskan asas filosofis, sosiologis dan yuridis dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggidan norma-norma hukum adat yang belaku secara khusus, yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ukiran suku asmat di Kabupaten Asmat.

Actions (login required)

View Item