KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN “BARANG IMPOR DALAM KEADAAN BARU”

PRATIWI, LENY (2018) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PENGATURAN “BARANG IMPOR DALAM KEADAAN BARU”. S2 thesis, UAJY.

	Text (HALAMAN JUDUL) MIH025060.pdf Download (567kB)
	Text (BAB I) MIH025061.pdf Download (339kB)
	Text (BAB II) MIH025062.pdf Download (732kB)
	Text (BAB III) MIH025063.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text (BAB IV) MIH025064.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)
	Text (BAB V) MIH025065.pdf Download (752kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru dan untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam mengharmonisasikan dan mengsinkronisasikan perbedan pengaturan barang impor dalam keadaan baru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan wawancara narasumber. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori sistem hukum dan konsep kepastian hukum digunakan sebagai analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan terhadap barang impor dalam keadaan baru adalah dari latar belakang dibentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/PER/2017 dan teori sistem hukum tidak diterapkan karena dalam sebuah sistem hukum adanya tahapan pembentukan peraturan perundangundangan yang salah satunya berupa harmonisasi dan sinkronisasi antara Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan. Hukum itu sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dalam hal ini asas lex superiori derogate legi inferiori. upaya untuk mengharmonisasikan dan mengsinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru adalah memperhatikan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi.

Actions (login required)

View Item