KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM PENENTUAN HARGA DAN LOKASI PASAR TRADISIONAL SANGGENG TERHADAP BISNIS DAGANG DI KABUPATEN MANOKWARI

NUHAM, JURINUS (2018) KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM PENENTUAN HARGA DAN LOKASI PASAR TRADISIONAL SANGGENG TERHADAP BISNIS DAGANG DI KABUPATEN MANOKWARI. S2 thesis, UAJY.

	Text (HALAMAN JUDUL) MIH025850.pdf Download (418kB)
	Text (BAB I) MIH025851.pdf Download (217kB)
	Text (BAB II) MIH025852.pdf Download (359kB)
	Text (BAB III) MIH025853.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text (BAB IV) MIH025854.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text (BAB V) MIH025855.pdf Download (260kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Kebijakan Hukum Daerah Dalam Penentuan Harga Dan Lokasi Pasar Tradisonal Sanggeng Terhadap Bisnis Dagang Di Kabupaten Manokwari”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penentuan harga pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari dan untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan wawancara narasumber. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori keadilan dan konsep campur tangan pemerintah digunakan sebagai analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam penentuan harga pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah kebijakan berupa peraturan pemerintah daerah mengenai penentapan harga dengan cara adanya operasi pasar terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainya seperti sandang karena masyarakat asli papua menjual barang dagangnya berupa hasil panen dengan harga murah akan tetapi masyarakat asli papua juga perlu memenuhi kebutuhan lainya seperti pakaian atau alat-alat kebutuhan rumah tangga sebagaimana kebutuhan tersebut dijual dengan harga yang mahal sehingga perlunya campur tangan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebutt agar dapat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah peraturan atau kebijakan mengenai penetapan zonasi terhadap pembagian wilayah area pasar yang khusus penjual kebutuhan pokok (pangan), khusus penjual pakaian (sandang), atau kebutuhan lainnya agar dapat menyeimbangkan fungsi pasar, tarif yang dikenakan harus lebih rendah karena pedagang mama mama papua berdagang hasil panennya sendiri sehingga dijual dengan harga murah, meningkatkan sarana dan prasarana seperti tempat parkir, dan pengawasan langsung dari pemerintah daerah (operasi pasar).

Actions (login required)

View Item