SINKRONISASI KETENTUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

Kusumayasa, I Gede Ketut (2018) SINKRONISASI KETENTUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008. S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) HK117570.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) HK117571.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) HK117572.pdf Download (583kB) | Preview
	Text (BAB III) HK117573.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)

Abstract

Penelitian ini menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Secara spesifik, tujuan utama penelitian ini untuk menguji; (1) Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, (2) Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan (3) Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sinkronisasi dilakukan dengan mengkaji secara filosofis, yuridis, dan juga dengan membandingkan substansi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengacu pada literatur-literatur yang telah ada dan melakukan wawancara terhadap narasumber yang ahli dalam bidang Legal Drafter dan narasumber dari Konsultan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukan adanya kontradiksi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 justru memunculkan pajak jenis baru disamping jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini juga menunjukan adanya perbedaan substansi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Actions (login required)

View Item