PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PASCA LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018

Bala, Magareth (2019) PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PASCA LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) MIH02512 0.pdf Download (852kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) MIH02512 1.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (BAB II) MIH02512 2.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text (BAB III) MIH02512 3.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text (BAB IV) MIH02512 4.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB)
Preview	Text (BAB V) MIH02512 5.pdf Download (247kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten TTU melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menjalankan fungsi pengembangan iklim penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merubah pola penyelenggaraan pelayanan. Identifikasi kondisi faktual mejadi kebutuhan yang penting untuk menjadi bahan evaluasi perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada unit kerja ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terintegrasi secara elektronik pada DPMPTSP Kabupaten TTU. Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya: integrasi antara perangkat daerah teknis terkait dengan DPMPTSP belum efektif dilaksanakan, petugas layanan yang belum dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang aplikasi Online Single Submission (OSS), dan terkait sarana pendukung yang belum memadai. Indikasi dari kendala-kendala diatas dapat dilihat dari pelayanan perizinan yang seharusnya dilakukan terpadu pada kantor DPMPTSP namun dalam pelaksanaannya pemohon harus juga mengurus kelengkapan administrasi lainnya pada perangkat teknis terkait. Selain itu prosedur kerja internal yang tidak dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten TTU juga berdampak pada kinerja organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berdasarkan keadaan faktual tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut: pertama, penyelenggaraan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik pada DPMPTSP Kabupaten TTU belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana ditetapkan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik; kedua, perlu ada perencanaan strategis dengan perangkat teknis terkait untuk menyelesaikan kendala bersama; ketiga, dibutuhkan komitmen bersama dan dukungan pemerintah daerah melalui pengefektifan satgas percepatan berusaha.

Actions (login required)

View Item