Model Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Informasi dan Edukasi atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan dalam rangka Tindakan Pencegahan Kerugian Konsumen dan masyarakat

Christiani, Theresia Anita and Retnowati, Anny and Sharaningtyas, Yustina Niken (2018) Model Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Informasi dan Edukasi atas Karakteristik Sektor Jasa Keuangan dalam rangka Tindakan Pencegahan Kerugian Konsumen dan masyarakat. Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. ISBN 978-602-7821-82-8

Preview	Text Model Kebijakan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Persetujuan Upload Buku Bu Anita.pdf Download (409kB) | Preview

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan baik yang berbentuk bank maupun yang tidak berbentuk bank mempunyai salah satu tujuan dalam pembentukannya yaitu agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut OJK diberikan kewenangan untuk memberikan edukasi dan informasi berkaitan dengan produk dan kharakteristik jasa keuangan sebagai upaya untuk dapat mencegah kerugian masyarakat. Buku ini mengupas upaya yang dilakukan oleh OJK dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada UU No 21 Tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan kewenangan dalam memberikan informasi dan edukasi terhadap lembaga, layanan dan produk sektor jasa keuangan supaya dapat memberikan pencegahan atas informasi yang merugikan konsumen dan masyarakat. Buku ini memberikan manfaat teoritis dan praktis kepada akademisi, penegak hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan seluruh masyarakat dalam pengelolaan, pembentukan hukum ataupun pemilihan lembaga keuangan didalam masyarakat. Manfaat tersebut dapat berupa sumbangan konseptual tentang metode pemberian informasi dan edukasi yang paling tepat yang dapat dituangkan dalam peraturan OJK atau peraturan pelaksananaan.

Actions (login required)

View Item