“Penokohan GBPH Prabukusumo di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat” (Analisis Framing terhadap Berita Pengunduran Diri Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi 5-13 Desember 2010)

Purwaningrum, Febriani (2013) “Penokohan GBPH Prabukusumo di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat” (Analisis Framing terhadap Berita Pengunduran Diri Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi 5-13 Desember 2010). S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0KOM02502.pdf Download (404kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1KOM02502.pdf Download (141kB) | Preview
	Text (Bab II) 2KOM02502.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text (Bab III) 3KOM02502.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
Preview	Text (Bab IV) 4KOM02502.pdf Download (179kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul Penokohan GBPH Prabukusumo di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (Analisis Framing terhadap Berita Pengunduran Diri Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat edisi 5-13 Desember 2010). Skripsi ini berisi tentang penggambaran seorang tokoh yang ditampilkan oleh media massa. Tokoh yang peneliti akan angkat untuk penelitian ini adalah GBPH Prabukusumo. Sedangkan media massa yang peneliti pakai untuk melakukan penelitian adalah SKH Kedaulatan Rakyat. Keputusan GBPH Prabukusumo untuk keluar sebagai anggota serta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY, merupakan sebuah peristiwa yang cukup besar, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah DIY. Selain memiliki faktor kedekatan dalam hal ini kedekatan geografis, sosok seorang GBPH Prabukusumo bukan hanya merupakan kerabat Keraton Yogyakarta, namun beliau juga merupakan sosok tokoh masyarkat di Yogyakarta. Pengunduran diri Prabukusumo tersebut dikarenakan adanya perbedaan pemahaman tentang Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Partai Demokrat. Sebab Prabukusumo merasa berkewajiban untuk menjaga dan melaksanakan Amanat 5 September 1945, yakni menyerahkan kekuasaan nagari dalem ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu Prabukusumo mengaku kecewa terhadap Partai Demokrat terkait dengan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Peneliti berusaha untuk melihat bagaimana sosok GBPH Prabukusumo yang ditampilkan oleh SKH Kedaulatan Rakyat pasca pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY dengan menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki. Hal ini penulis lakukan untuk melihat bagaimana frame yang digunakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat untuk menggambarkan peristiwa ini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konstruksi atas realitas ini. Setelah dilakukan penelitian, ternyata SKH Kedaulatan Rakyat menggambarkan sosok GBPH Prabusukumo pasca pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat tetap digambarkan sebagai sosok yang baik, SKH Kedaulatan Rakyat juga menggambarkan bahwa keputusan GBPH Prabukusumo untuk mundur dari Partai Demokrat sudah tepat karena beliau ingin berjuang bersama masyarakat Yogyakarta demi disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, selain itu keputusan GBPH Prabukusumo tersebut mendapat dukungan dari masyarakat Yogyakarta. Hal diatas tidak bisa dilepaskan dari status SKH Kedaulatan Rakyat yang merupakan surat kabar lokal serta pihak-pihak seperti wartawan dan redaktur juga merupakan orang Jogja asli sehingga hal itu turut mempengaruhi pemberitaan serta penggambaran sosok GBPH Prabukusumo.

Actions (login required)

View Item