ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA DESA TEBUK KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

Roma, Monica Putri Maria (2020) ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 PADA DESA TEBUK KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Monica Putri Maria Roma) 15 04 221241.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 15 04 221242.pdf Download (206kB) | Preview
	Text 15 04 221243.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text 15 04 221244.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB)

Abstract

Pembangunan sedang dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia demi peningkatan pembangunan nasional. Namun masih saja terdapat masalah seperti pembangunan yang tidak merata antar wilayah desa dan kota. Sehingga untuk menguranginya pemerintah melakukan pembangunan yang di mulai dari desa. Desa diberikan kesempatan agar secara mandiri mengurus kegiatan pemerintahan dan diberikan bantuan dana untuk dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan dana yang diterima kemudian disebut dengan dana desa, yaitu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk desa yang diutamakan untuk proses kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Tebuk termasuk desa yang mendapat bantuan dana desa, namun pengelolan keuangan di Desa Tebuk masih terdapat permasalahan di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dan untuk mengetahui kesesuaian proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tebuk dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi penelusuran data-data di doukumen, buku, internet, laporan, dan lain-lain. Hasil penelitian, secara garis besar menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai. Pertama pada tahap perencanaan terjadi keterlambatan dalam penetapan APBDesa yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan aparat desa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan akhir realisasi kegiatan yang disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu,keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pencairan dana yang berakibat pada terlambatnya penyelesaiaan pekerjaan. pada tahap pertanggungjawaban juga mengalami

Actions (login required)

View Item