ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL

Pertiwi, Pricillia Mega (2021) ANALISA FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 48/PMK.03/2020 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DIGITAL. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Pricillia Mega Pertiwi) 14 04 211981.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 14 04 211982.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text 14 04 211983.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB)
	Text 14 04 211984.pdf Restricted to Registered users only Download (630kB)

Abstract

Rezim ekonomi lama yang mendasarkan pada penggunaan informasi fisik sudah mulai berubah ke arah rezim ekonomi baru yang menggunakan informasi dalam bentuk digital. Ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Walaupun begitu, pemerintah dipandang masih belum merespon dengan cukup baik atas muncul dan berkembangnya ekonomi digital terutama yang berkaitan dengan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat pemungutan pajak digital berdasarkan PMK no 48/PMK.03/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskritif di mana data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka terkait pemungutan PPN digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pemungutan pajak digital adalah munculnya objek pajak baru yaitu ekonomi digital yang belum dipajaki, kesetaraan antara perdagang konvensional dengan PMSE, dan peningkatan transaksi digital akibat pandemi Covid-19. Sedangkan faktor yang menghambat pemungutan pajak digital adalah adanya International Courtesy, tidak ada kriteria kepatuhan pemungut, tidak bisa mengidentifikasi pelanggan, belum ada pemeriksaan pajak, dan adanya ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Actions (login required)

View Item