ANALISIS KLASTER KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Danun, Dwi Puteri (2021) ANALISIS KLASTER KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Dwi Puteri Danun) 16 04 22946_0.pdf Download (555kB) | Preview
Preview	Text 16 04 22946_1.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text 16 04 22946_2.pdf Download (292kB) | Preview
	Text 16 04 22946_3.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text 16 04 22946_4.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB)
Preview	Text 16 04 22946_5.pdf Download (195kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klaster kondisi keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, penelitian ini menghubungkan kondisi keuangan dengan persentase kemiskinan sehingga dapat dideskripsikan hubungan antara kondisi keuangan dengan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode desktriptif untuk menjelaskan data dan analisis penelitian. Data laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan neraca dan realisasi anggaran diolah dengan indeksasi rasio solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan. Berikutnya hasil indeksasi tersebut dihubungkan dengan persentase kemiskinan sehingga diperoleh klaster-klaster daerah. Hasil dari penelitian ini adalah rasio solvabilitas cukup baik karena telah> 1,0. Rasio solvabilitas layanan menunjukkan timpang, yaitu wilayah kabupaten rasio rendah dan wilayah kota rasio tinggi. Selain itu, rasio solvabilitas layanan juga kurang memadai pada sisi belanja modal yang sangat rendah. Rasio kemandirian keuangan menunjukkan hasil yang sangat rendah karena 23 kabupaten/kota berada dibawah 25% sedangkan Kota Makassar menjadi satu-satunya yang memiliki kemandirian keuangan rendah yaitu 36,2%. Rasio solvabilitas anggaran dapat mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat pada rasio solvabilitas anggaran rendah yang mampu menekan angka kemiskinan. Pemerintah daerah telah cukup berhasil menekan kemiskinan dengan rasio solvabilitas layanan. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mampu menekan angka kemiskinan meskipun dengan kemandirian keuangan yang rendah.

Actions (login required)

View Item