POLITIK HUKUM PENGATURAN CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA: PROBLEM DAN SOLUSI DALAM PENUNTUTAN HAK SIPIL WARGA NEGARA

Novitasari, Diana Dessy (2022) POLITIK HUKUM PENGATURAN CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA: PROBLEM DAN SOLUSI DALAM PENUNTUTAN HAK SIPIL WARGA NEGARA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Diana Dessy Novitasari) 205203238_Bab 0.pdf Download (750kB) | Preview
Preview	Text 205203238_Bab 1.pdf Download (458kB) | Preview
Preview	Text 205203238_Bab 2.pdf Download (506kB) | Preview
	Text 205203238_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text 205203238_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB)
Preview	Text 205203238_Bab 5.pdf Download (442kB) | Preview

Abstract

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pengaturan Citizen Lawsuit di Indonesia: Problem dan Solusi dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit dan politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas, dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum dan juga dilakukan studi perbandingan hukum di negara lain tentang pengaturan citizen lawsuit. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit yaitu Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1) Pasal 10 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum dalam mekanisme gugatan citizen lawsuit masih belum terwujud sehingga sangat perlu untuk diatur secara tegas mengenai mekanisme citizen lawsuit supaya ada keseragaman dalam penerapan hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Penulis mendasarkan pada studi banding dengan negara lain yang memiliki kesamaan terkait unsur-unsurnya dan mengadopsi praktik-praktik citizen lawsuit di Amerika. Pengaturan mengenai citizen lawsuit dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung, sehingga lebih bersifat jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara.

Actions (login required)

View Item