PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI DI LINGKUNGAN POLRI SETELAH PEMISAHAN PERAN POLRI DAN TNI

SIMATUPANG, SAMUDA ERLANGGA ABDITYA GIRINDRA WARDHANA (2009) PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI DI LINGKUNGAN POLRI SETELAH PEMISAHAN PERAN POLRI DAN TNI. S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0HK08352.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1HK08352.pdf Download (66kB) | Preview
	Text (Bab II) 2HK08352.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)
Preview	Text (Bab III) 3HK08352.pdf Download (55kB) | Preview

Abstract

Setelah pemisahan peran Polri dan TNI berdasarkan TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, maka Polri dan TNI sudah tidak lagi menjadi satu bagian melainkan terpisah sesuai peran dan fungsi masing-masing. TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tugasnya adalah menegakkan kedaulatan Negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dans eluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara, sedangkan peran Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi dari pemisahan ini adalah, peraturan yang dulunya berlaku bagi prajurit ABRI yang di dalamnya terdiri dari prajurit TNI dan Polri sekarang ini menjadi tidak berlaku lagi bagi anggota Polri termasuk diantaranya adalah Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Penegakan Hukum Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri juga tidak lagi diselesaikan menurut tata cara sewaktu masih menjadi bagian dari ABRI melainkan diselesaikan menurut tata cara yang diatur lebih khusus untuk anggota polri itu sendiri yang bukan lagi bagian dari ABRI

Actions (login required)

View Item