URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

Santoso, Anna Fransiska (2023) URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Anna Fransiska Santoso) 190513578_Bab 0.pdf Download (529kB) | Preview
Preview	Text 190513578_Bab 1.pdf Download (275kB) | Preview
	Text 190513578_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
Preview	Text 190513578_Bab 3.pdf Download (261kB) | Preview

Abstract

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, sehingga pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan hak tersebut sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum. Payung hukum penyelenggaraan bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dan peraturan daerah dinilai dapat mengakomodir kekurangan-kekurangan tersebut. Penelitian dengan judul Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan bertujuan untuk mengetahui kondisi dan praktik penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengetahui urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana penyelenggaraan bantuan hukum dari pemerintah pusat melalui APBN tidak lah mencukupi kebutuhan organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum, sehingga peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum urgen bagi Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD.

Actions (login required)

View Item