PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI

Kriestiantoro, Vincensius Guido (2023) PENERAPAN UNDANG-UNDANG CUKAI DALAM MENDORONG KEPATUHAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK MEMBAYAR CUKAI. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Vincensius Guido Kriestiantoro) 190513446_Bab 0.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 190513446_Bab 1.pdf Download (549kB) | Preview
	Text 190513446_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (793kB)
Preview	Text 190513446_Bab 3.pdf Download (496kB) | Preview

Abstract

Penelitian hukum ini menganalisis bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai dan akibat hukumnya jika pengusaha pabrik rokok tidak patuh dalam membayar cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Lokasi penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, dengan narasumber Kepala Seksi Pelayanan Kepabean dan Cukai II Yogyakarta. Undang�Undang Cukai dalam mendorong kepatuhan pengusaha pabrik rokok membayar cukai yakni dengan memberikan tugas dan wewenangan kepada Bea & Cukai Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha pabrik rokok. Pengusaha Pabrik yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran, maka wajib hukumnya untuk membayarkan cukai dari hasil sigaret yang diproduksi pabrik tersebut terlebih dahulu untuk mendapatkan pita cukai yang nantinya akan dilekatkan di produk rokok yang telah diproduksi. Pengusaha pabrik rokok yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran maka akan diberikan jangka waktu untuk melunasinya dan wajib memberikan jaminan. Pengusaha pabrik rokok yang tidak patuh dalam membayar cukai maka akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 10%. Sebaiknya negara melalui petugas Bea dan Cukai Indonesia bagi pengusaha pabrik yang tidak mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran lebih diawasi lagi karena pengusaha�pengusaha pabrik tersebut lebih beresiko untuk memalsukan pita cukai atau menggunakan pita cukai bekas pada produk yang dihasilkan.

Actions (login required)

View Item