PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RUMAH TINGGAL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA DI DESA CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN

Kinantiningtyas, Yosephine Sekar Ayu (2023) PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RUMAH TINGGAL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA DI DESA CATURTUNGGAL, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Yosephine Sekar Ayu Kinantiningtyas) 190513640 0.pdf Download (846kB) | Preview
Preview	Text 190513640 1.pdf Download (468kB) | Preview
	Text 190513640 2.pdf Restricted to Registered users only Download (915kB)
Preview	Text 190513640 3.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian berjudul Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Rumah Tinggal berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa di desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman merupakan penelitian empiris. Penelitian berfokus pada pemanfaatan tanah kas desa sebagai tempat tinggal di Caturtunggal, khususnya dusun Mrican dan Santren. Berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa menjadi permasalahan utama, adanya larangan dalam Pasal 59 huruf d mengenai pemanfaatan tanah desa untuk rumah tempat tinggal, maka bagaimana terkait pemanfaatan dan hambatan melaksanakan peraturan gubernur, yang mana sudah sejak zaman dahulu di desa Caturtunggal terjadi sewa tanah kas desa untuk tempat tinggal. Penelitian membutuhkan data primer melalui wawancara dan kuesioner, dam data sekunder melalui studi kepustakaan (buku, literatur atau peraturan perundang-undangan). Fokus penelitian ialah pelaksanaan pemanfaatan, tanah kas desa terhadap keberadaan Peraturan Gubernur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa untuk rumah tempat tinggal jika dilakukan pada masa sekarang tidak diperbolehkan dan belum adanya regulasi pasti dalam penanganan sewa tanah kas desa untuk tempat tinggal yang sudah terjadi sejak tahun 1970, baik dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasultanan maupun desa.

Actions (login required)

View Item